Inpres Nomor 1 Tahun 2025 – Efisiensi APBN Dan APBD

Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk menteri, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, dan kepala daerah.

Poin-Poin Penting Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi APBN dan APBD

1. Tugas dan Tanggung Jawab
   Para Menteri dan Kepala Lembaga: Melakukan reviu efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan APBD. Gubernur dan Bupati/Wali Kota: Membatasi belanja seminar dan honorarium, serta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.
2. Target Efisiensi
   Efisiensi anggaran ditargetkan mencapai Rp256,1 triliun untuk Kementerian/Lembaga dan Rp50,6 triliun untuk transfer ke daerah.
3. Langkah-Langkah Efisiensi
   Mengidentifikasi rencana efisiensi yang tidak termasuk anggaran dari pinjaman dan hibah. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kinerja pelayanan publik.
4. Pengawasan dan Pelaksanaan
   Menteri Keuangan: Bertanggung jawab menetapkan besaran efisiensi anggaran dan melakukan revisi anggaran. Menteri Dalam Negeri: Mengawasi pelaksanaan APBD dan memastikan tata kelola yang baik.

Instruksi Presiden ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional. Diharapkan dengan adanya efisiensi ini, kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan anggaran dapat digunakan secara optimal.