Batanghari – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batanghari mengungkapkan keluhan terkait gaji mereka yang belum diterima selama enam bulan sejak 2024. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari belum memberikan kepastian mengenai pembayaran hak mereka.
Salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak mendapat penjelasan dari pemerintah daerah terkait keterlambatan pembayaran tersebut. Bahkan, menurutnya, ada ketakutan di kalangan perangkat desa untuk menyuarakan masalah ini.
“Ada di antara kami yang khawatir dengan ancaman dari kepala desa. Mereka pernah memperingatkan kami agar tidak bertanya soal gaji yang belum dibayarkan, apalagi sampai melakukan aksi protes,” ujarnya usai menghadiri pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Senin (03/02/2025).
Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi perangkat desa semakin terpuruk akibat gaji yang tak kunjung cair.
“Kami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati seharusnya peduli dengan nasib kami. Gaji itu bukan sekadar angka, tapi sumber penghidupan bagi keluarga kami. Karena itu, kami akan terus memperjuangkan hak kami, meskipun ada ancaman dari kepala desa atau pihak lain,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menyampaikan bahwa secara administrasi, gaji perangkat desa untuk tahun 2024 seharusnya telah dibayarkan oleh pemerintah desa masing-masing.
“Berdasarkan laporan dari Badan Keuangan Daerah (Bakauda) Provinsi Jambi, seluruh dana Alokasi Dana Desa (ADD) telah disalurkan ke setiap daerah. Empat bulan gaji untuk tahun 2024 seharusnya sudah dibayar, sedangkan dua bulan gaji untuk 2025 memang masih dalam proses pencairan,” jelas Hafiz.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai penyelesaian masalah ini.
sources references https://www.puskominfo-ppdi.or.id/temui-ketua-dprd-jambi-ppdi-batanghari-keluhkan-6-bulan-siltap-yang-belum-terbayar/
