Pemko Bukittinggi Gelar Orientasi MOOC PPPK Tahun 2025

Bukittinggi — Pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan Orientasi Massive Open Online Course (MOOC) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025, Rabu (20/8), bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa orientasi PPPK merupakan langkah awal pembekalan program kebijakan pemerintah pusat, yang juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi agar keberadaan PPPK dapat memperkuat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Meskipun status PPPK berbeda dengan ASN PNS, namun tugas dan tanggung jawabnya sama, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai keahlian dan aturan yang berlaku. Kita mengabdi kepada negara, maka seharusnya bekerja sesuai aturan agar jasa kita benar-benar bermanfaat bagi semua orang, ” ujar Wako.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan PPPK untuk berperan aktif di tengah masyarakat, termasuk menjadi sumber informasi yang benar serta meluruskan isu-isu yang tidak tepat.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, dalam paparannya menekankan pentingnya sinergi dan dedikasi aparatur dalam melaksanakan tugas. Menurutnya, setiap SKPD harus hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik di lingkungan kerjanya masing-masing.

“PPPK adalah motor penggerak dalam mewujudkan kebijakan yang baik dan inovatif. Orientasi ini menjadi awal perjalanan karir dalam kepegawaian. Dedikasi dan kerja sama akan menjadi kunci keberhasilan, ” ungkap Wawako.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, mengingatkan pentingnya kinerja aparatur yang jelas, terukur, dan tidak menunda pekerjaan. Jika ada kendala, segera laporkan agar bisa dicarikan solusi.

“Selain kompetensi, sikap atau attitude juga sangat penting. Disiplin, jujur, inovatif, dan kreatif harus selalu dikedepankan oleh setiap aparatur negara, ” tegas Sekda.

Melalui kegiatan orientasi ini, diharapkan PPPK di lingkungan Pemko Bukittinggi dapat memahami peran strategisnya dalam mendukung pelayanan publik serta menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.(Lindafang)