Program MBG topang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi penopang utama tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia.

“Baik oleh mereka yang mendukung ataupun mereka yang kontra terhadap program MBG ini. Jadi kalau kita perhatikan, alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, 23 persen itu disokong oleh kepuasan terhadap makan bergizi gratis,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam rilis daring hasil evaluasi kinerja pemerintah dan program prioritas nasional di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan program tersebut berkontribusi signifikan terhadap persepsi positif masyarakat, meski di tengah perbedaan pandangan publik.

“Jadi di tengah kontroversi dan perbedaan pandangan berkaitan dengan program ini, ternyata oleh publik secara umum mendapatkan perhatian yang cukup baik,” ujarnya.

Selain menopang kepuasan, MBG juga menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan tingkat pengakuan mencapai 36,5 persen, melampaui sejumlah program prioritas lain seperti bantuan subsidi upah (BSU), layanan kesehatan gratis, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca juga: Kepala BGN jelaskan penggunaan jasa EO bagian dari profesionalitas

Temuan ini menunjukkan program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik, terutama bagi kelompok menengah ke bawah sebagai penerima manfaat utama.

Meski demikian, tingkat kepuasan terhadap MBG dinilai belum sepenuhnya optimal dibandingkan tingkat pengenalannya yang tinggi di masyarakat.

Masduri menekankan perlunya penguatan implementasi dan komunikasi program agar manfaatnya lebih dirasakan secara luas.

“Namun meski 88 persen publik mengetahui program MBG, tingkat kepuasan baru 55,5 persen, sehingga diperlukan komunikasi dan perbaikan implementasi,” katanya.

Survei tersebut juga mencatat faktor lain yang menopang kepuasan publik, di antaranya bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran sebesar 13,8 persen, serta persepsi terhadap kepemimpinan yang tegas, stabilitas ekonomi dan jaminan layanan kesehatan.

Baca juga: WFH tidak berlaku bagi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan

Survei juga mencatat program bantuan sosial yang paling banyak diterima masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 29,8 persen dan bantuan beras sebesar 29,5 persen, menunjukkan dua program tersebut menjadi tulang punggung intervensi sosial pemerintah.

Kondisi ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan distribusi program serta meningkatkan kualitas pelaksanaan, agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil evaluasi kinerja pemerintah dan program prioritas nasional dengan menekankan transparansi metodologi sebagai dasar validitas temuan.

Survei dilakukan pada 2–8 Maret 2026 terhadap 1.220 responden warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, menggunakan metode “stratified multistage random sampling” dengan “margin of error” 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih dengan unit sampling dari tingkat desa/kelurahan hingga individu responden.

Baca juga: BGN kembali tangguhkan ratusan SPPG di wilayah Jawa dan timur RI

Validasi dilakukan dengan membandingkan data sensus Badan Pusat Statistik 2020 serta pembobotan sampel. Pengendalian kualitas mencakup “spot check” 20 persen sampel, verifikasi ulang via telepon, serta penggunaan sistem “real-time” berbasis aplikasi yang dilengkapi foto dan geolokasi untuk memastikan akurasi data.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.