Pemerintah Sebut Penanganan Bencana Sumatra Prioritas Nasional, Seluruh Sumber Daya Negara Dikerahkan

Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional. Pemerintah pusat diminta mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk memastikan penyelamatan warga, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan vital berjalan secepat mungkin. Hal ini disampaikan Menko PMK Pratikno dalam press conference di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12).

“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai, ” ujar Pratikno.

Pratikno menyampaikan bahwa Presiden telah meninjau langsung seluruh provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di sana Presiden memimpin langsung koordinasi kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.

“Bapak Presiden memastikan negara tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi ini, ” kata Pratikno.

Instruksi Presiden mencakup percepatan respons, pemanfaatan penuh dana siap pakai, dan penyatuan seluruh sumber daya dari pusat agar penanganan berlangsung setiap jam tanpa jeda.

Pratikno menegaskan bahwa seluruh instansi diminta untuk bekerja dalam mode respons cepat. “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan fasilitas serta layanan vital, ” ujarnya.

Arahan ini mencakup percepatan evakuasi dan pencarian korban, pemulihan listrik, perbaikan layanan telekomunikasi, pembukaan akses jalan dan jembatan, serta penyediaan makanan siap saji melalui dapur lapangan dan dapur SPPG.

Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden, pemerintah mengerahkan seluruh kapasitas logistik negara. Pesawat angkut A400 dikerahkan untuk membawa bantuan skala besar, sementara airdrop dilakukan menggunakan CN295, A-2904, dan C-130J Super Hercules.

Lebih dari 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir yang tidak dapat ditembus melalui jalur darat.

“Artinya ini penanganan nasional yang memanfaatkan sumber daya maksimal pemerintah pusat, ” kata Pratikno.

Pratikno menyebut lebih dari 500 ribu ton bantuan telah dikirimkan untuk warga terdampak, mulai paket sembako, obat-obatan, tenda, hingga selimut. Pemerintah memastikan suplai bantuan menjangkau daerah yang benar-benar terisolasi akibat terputusnya jalur logistik.

“Pengiriman bantuan dilakukan baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, ” tambahnya.

Pratikno mengatakan bahwa Presiden juga memberi arahan untuk menyusun fase rehabilitasi dan rekonstruksi sejak dini. Pemerintah menargetkan 100 hari awal sebagai fase percepatan, dengan timeline satu tahun untuk memastikan pengawasan publik yang terukur.

“Instruksi Bapak Presiden sudah sangat jelas: setiap jam, setiap menit harus ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat, ” ujar Pratikno.