MTI: Pemberdayaan angkutan umum di daerah jadi solusi efektif

Jakarta (ANTARA) – Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pemberdayaan angkutan umum di daerah, melalui pemanfaatan sistem yang ada, menjadi solusi efektif guna meningkatkan layanan transportasi publik.

“Pemberdayaan angkutan umum lokal di tingkat daerah dapat menjadi solusi efektif tanpa harus memulai dari nol, sebagaimana yang telah diimplementasikan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang,” kata Djoko, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pemerintah perlu mengalokasikan Rp10 triliun untuk menginisiasi pengadaan transportasi umum modern di 200 kota melalui instruksi presiden (inpres).

“Setidaknya masyarakat di kota kecil hingga kota besar sudah dapat menikmati transportasi umum yang mumpuni,” ujarnya.

Sebagai gambaran, kata dia, pagu anggaran program buy the service (BTS) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebesar Rp 582 miliar, telah mampu menjamin operasional transportasi umum di 10 kota metropolitan dan kota besar.

“Angka ini membuktikan dengan alokasi yang terukur, pemerintah dapat menyediakan layanan mobilitas publik yang luas dan berkualitas bagi masyarakat urban,” jelasnya.

Dengan alokasi Rp10 triliun, layanan itu bahkan dapat digratiskan bagi mahasiswa, pelajar, dan buruh untuk meredam gejolak sosial.

Menurut akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, kebijakan tersebut jauh lebih efisien dan berdampak luas dibandingkan rencana subsidi motor listrik sebesar Rp30 triliun.

Dengan memanfaatkan 10 persen pembagian opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mencapai Rp6,1 miliar, lanjutnya, Kabupaten Magelang mengalokasikan Rp2,5 miliar khusus sebagai insentif angkutan pedesaan (angkudes).

Melalui insentif sebesar Rp135 ribu per hari operasional sekolah, 78 armada angkudes pada tahun 2026 mampu melayani sekitar 900 pelajar secara gratis setiap harinya.

Langkah ini tidak hanya menjamin aksesibilitas pendidikan, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup operator angkutan lokal.

Dari sisi manfaat dan efisiensi anggaran, penguatan transportasi publik jelas merupakan pilihan yang lebih rasional.

Lebih lanjut dia mengatakan alokasi dana sebesar Rp10 triliun untuk pembenahan angkutan umum di daerah melalui skema inpres atau subsidi BTS, akan memberikan dampak yang bersifat multiplikasi, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga keselamatan.

Dia menyebutkan manfaat strategis yang dapat diperoleh dengan skema tersebut, pertama, sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat. Kenaikan biaya energi seperti BBM sering kali memicu inflasi dan menurunkan daya beli.

Angkutan umum yang murah atau gratis bagi pelajar, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah berfungsi sebagai “subsidi langsung” yang tepat sasaran.

Kedua, efisiensi fiskal dan anggaran. Secara angka, Rp10 triliun jauh lebih efisien dibandingkan rencana subsidi kendaraan listrik pribadi, misalnya motor listrik, yang membutuhkan dana lebih besar atau sekitar Rp30 triliun, namun manfaatnya bersifat individual.

Ketiga, mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa.

Transportasi publik adalah isu sensitif yang menyentuh akar rumput. Penyediaan transportasi umum yang layak sebelum adanya kebijakan penyesuaian harga BBM dapat menjadi alat peredam gejolak sosial.

“Masyarakat cenderung lebih kooperatif terhadap kebijakan energi pemerintah jika tersedia alternatif mobilitas yang murah dan berkualitas,” bebernya.

Keempat, peningkatan keselamatan transportasi. Menurutnya banyak kecelakaan lalu lintas di daerah melibatkan pelajar yang menggunakan sepeda motor karena tidak adanya pilihan lain.

Dengan tersedianya angkutan sekolah yang terintegrasi yang sukses seperti di Kabupaten Magelang, angka kecelakaan di usia produktif dapat ditekan secara drastis.

Kelima, pemerataan pembangunan dan konektivitas regional. Dana itu dapat digunakan untuk modernisasi armada, yakni mengganti angkutan yang sudah tidak layak dengan unit baru yang nyaman, berpendingin, dan aman.

Lalu, pemberdayaan operator lokal, tidak mematikan angkutan eksisting, pemerintah dapat merangkul mereka ke dalam sistem formal dengan standar layanan yang ditentukan pemerintah.

Serta digitalisasi, yaitu implementasi sistem pembayaran nontunai dan pelacakan posisi armada secara real time di tingkat kota kecil/menengah.

Keenam, dampak lingkungan dan tata ruang. Penyediaan angkutan umum di 200 kota akan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya kemacetan di pusat kota daerah dan penurunan emisi karbon secara kolektif.

Baca juga: Dinas Perhubungan kembangkan koridor layanan bus BTS Trans Banyumas

Baca juga: BTS bus listrik Bojonggede-Sentul butuh Rp12 miliar setahun

Baca juga: Pembenahan transportasi Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.