Kelompok Informasi Masyarakat
Tegal – Forum Group Discussion (FGD) Srikandi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se-Indonesia sukses digelar di UPTD Guci, Tegal. Kegiatan ini dihadiri oleh para Srikandi dari berbagai daerah, termasuk perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau. Acara yang diinisiasi oleh Nina Siahaan dari PPDI Provinsi Riau dan Santi Hasanah dari Bandung (…
… sources references https://wartadesa.co.id/fungsi-dan-wewenang-dpr-ri
Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk menteri, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, dan…
Read More “Inpres Nomor 1 Tahun 2025 – Efisiensi APBN Dan APBD” »
ANTARA – Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo memastikan akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana di seluruh Indonesia. Nicholay juga menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, makanan bergizi, serta mencegah kekerasan dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan. (Johanes Viandinando Leku/Soni Namura/Farah Khadija) sources references https://www.antaranews.com/video/4611630/kementerian-ham-pastikan-rencana-pemberian-44000-amnesti-narapidana
PATI – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Wedarijaksa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahunan sekaligus penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2024 pada Rabu, 22 Januari 2025. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan menghasilkan sejumlah keputusan penting. Ketua PPDI Kecamatan Wedarijaksa, Masngut, menyampaikan bahwa LPJ Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam bentuk buku laporan telah…
HUKUM – Asas dominus litis adalah prinsip hukum yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menjadi pengendali utama dalam proses penuntutan perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas ini menempatkan jaksa sebagai pihak yang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan. Namun, terdapat beberapa argumen yang dapat digunakan untuk menolak…
Read More “Pertahankan Tatanan Negara dengan Menolak Asas Dominus Litis!” »