Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJM Desa Terintegrasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan yang sangat penting bagi pemerintah desa. Dokumen ini memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan desa selama delapan tahun ke depan. Namun, dalam praktiknya, dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan sering kali memerlukan adanya perubahan atau revisi terhadap RPJM Desa. Oleh karena itu, penyusunan perubahan RPJM Desa yang terintegrasi dan partisipatif menjadi hal yang krusial untuk memastikan program dan kegiatan desa tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah astunya adalah perubahan masa jabatan kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Untuk itu, pemerintah desa perlu penyesuaian terhadap kebijakan tersebut yang dimuat dalam pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pentingnya Perubahan RPJM Desa

Perubahan RPJM Desa biasanya diperlukan ketika terjadi perubahan yang signifikan dalam kondisi desa, baik dari aspek demografi, ekonomi, kebencanaan, ataupun regulasi. Beberapa faktor yang dapat memicu perubahan RPJM Desa antara lain:

Perubahan Kebijakan Pemerintah: Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat atau daerah dapat menyebabkan desa harus menyesuaikan program-programnya agar sesuai dengan kebijakan baru tersebut.
Perubahan Kondisi Sosial dan Ekonomi: Perubahan dalam kondisi sosial, seperti pertambahan penduduk atau peningkatan angka kemiskinan, atau perubahan ekonomi seperti krisis ekonomi global, bisa mempengaruhi prioritas pembangunan desa.
Kejadian Bencana Alam: Ketika desa terkena dampak bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, desa harus melakukan penyesuaian RPJM Desa untuk merespons kondisi darurat dan mendukung pemulihan.

Proses perubahan ini tidak hanya soal mengganti atau menambahkan kegiatan pembangunan. Melainkan, lebih jauh, harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari kebijakan nasional dan daerah hingga aspirasi masyarakat desa itu sendiri.

Prinsip Fasilitasi Perubahan RPJM Desa Terintegrasi

Dalam menyusun perubahan RPJM Desa, diperlukan fasilitasi yang baik dan terstruktur agar dokumen tersebut dapat disusun dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam fasilitasi penyusunan perubahan RPJM Desa yang terintegrasi:

1. Partisipatif dan Inklusif
2. 
   Proses perubahan RPJM Desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Melalui musyawarah desa (musdes), setiap lapisan masyarakat dapat memberikan masukan yang akan menjadi landasan untuk menyusun rencana pembangunan yang sesuai kebutuhan.
3. Berbasis Data dan Fakta
4. 
   Setiap perubahan dalam RPJM Desa harus didasarkan pada data dan fakta terbaru. Pengumpulan data yang valid dan reliabel menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Misalnya, data terkait pertumbuhan ekonomi desa, tingkat kemiskinan, kondisi infrastruktur, dan potensi bencana harus diperhitungkan.
5. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
   Perubahan RPJM Desa harus melibatkan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, hingga pihak-pihak eksternal seperti LSM atau dunia usaha yang berperan dalam pembangunan desa. Sinergi ini penting untuk memastikan program yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan saling mendukung.
6. Sinkronisasi dengan Program Nasional dan Daerah
   RPJM Desa tidak bisa disusun secara terisolasi. Dokumen ini harus diselaraskan dengan kebijakan dan program nasional maupun daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Nasional. Ini bertujuan agar program desa dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.
7. Fleksibilitas dan Ketahanan
   RPJM Desa yang terintegrasi harus memiliki unsur fleksibilitas, terutama dalam menghadapi kondisi yang tidak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Selain itu, pembangunan desa juga harus dirancang dengan pendekatan ketahanan (resilience), sehingga desa siap dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi.