JOMBANG – Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, merespons isu dugaan jual beli jabatan dalam proses seleksi perangkat desa di Kecamatan Tembelang. Teguh menyatakan telah memanggil seorang aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat untuk memberikan klarifikasi terkait kasus ini.

“Saya sudah memanggil pihak terkait untuk klarifikasi. Saat ini masih dalam proses pengumpulan bukti lebih lanjut. Ada mekanisme yang berjalan, seperti peran inspektorat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ungkap Teguh seperti yang dilansir dari Jawa Pos Radar Jombang pada Kamis (2/1).

Meski begitu, Teguh belum membeberkan secara detail hasil klarifikasi tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan kebenaran informasi yang beredar.

“Semua indikasi yang muncul akan kami klarifikasi lebih lanjut. Informasi apa pun harus diteliti agar tidak menjadi berita bohong yang sulit dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Teguh juga tidak menutup kemungkinan bahwa praktik jual beli jabatan tersebut memang terjadi. Namun, ia memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh dan menegaskan bahwa semua tindakan akan disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Kalau benar, tentu akan ada tindakan tegas. Namun, jika tidak terbukti, kami akan memulihkan nama baik pihak yang bersangkutan. Semua memiliki hak untuk menunjukkan kebenaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh mengingatkan seluruh ASN untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Ia meminta agar tidak ada yang menyalahgunakan wewenang, terlibat nepotisme, atau praktik jual beli jabatan.

“ASN harus mematuhi norma yang berlaku. Saya yakin semua ASN sudah memahami pentingnya menaati aturan. Kami berharap budaya kerja yang berintegritas dapat terus terwujud sehingga profesionalisme ASN di Kabupaten Jombang semakin meningkat,” katanya.

Ia juga mengimbau para ASN untuk menghindari potensi penyimpangan yang dapat merusak citra aparatur negara. Menurutnya, jika profesionalisme terwujud, maka capaian pembangunan di Kabupaten Jombang hanya tinggal menunggu waktu.

Sebelumnya, dugaan jual beli jabatan ini mencuat setelah salah satu keluarga peserta seleksi perangkat desa di Kecamatan Tembelang mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta kepada seorang oknum pejabat kecamatan. Uang tersebut diduga sebagai pelicin agar peserta tersebut lolos seleksi. Namun, hasil seleksi justru menunjukkan peserta itu gagal, dan uang yang disetorkan belum sepenuhnya dikembalikan.