POLITIK – Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah lama menempatkan isu Palestina sebagai masalah utama dalam politik luar negerinya. Rakyat Indonesia, secara umum, sangat mendukung perjuangan Palestina dalam melawan penjajahan Zionis Israel.

Sikap ini tidak hanya tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi juga dalam pandangan rakyat Indonesia terhadap Israel sebagai negara penjajah yang harus dihadapi.

Namun, sebuah langkah kontroversial muncul ketika Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang dikenal sebagai pendukung kebijakan pro-Zionis Israel, diangkat sebagai salah satu pengawas Danantara, Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Danantara, yang dijanjikan untuk menjadi alat bagi pembangunan dan pengelolaan dana sebesar 14.000 triliun rupiah, berfungsi untuk mengonsolidasikan aset-aset BUMN dan melakukan pemotongan anggaran belanja  negara (APBN) serta anggaran belanja daerah (APBD). Langkah ini tentu bertujuan untuk menyehatkan ekonomi Indonesia dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Namun, muncul ketegangan sosial yang signifikan ketika masyarakat mengetahui bahwa Tony Blair, yang pernah dikenal sebagai pendukung kuat kebijakan luar negeri Zionis Israel, akan terlibat dalam pengawasan Danantara.

Tony Blair dan Kontradiksi yang Muncul
Tony Blair, sebagai mantan Perdana Menteri Inggris, memang dikenal memiliki hubungan erat dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Inggris yang sangat mendukung Israel. Kebijakan-kebijakan yang ia terapkan selama menjabat sering kali memperkuat posisi Israel di dunia internasional, termasuk dukungan terhadap kebijakan pemukiman ilegal di Palestina yang banyak dikritik oleh negara-negara Arab dan dunia Islam.

Hal ini menjadi sangat kontradiktif dengan pandangan rakyat Indonesia yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina.

Kehadiran Blair di Danantara, meskipun sebagai penasihat atau pengawas, menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah keputusan ini akan berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini teguh mendukung Palestina. Apalagi, penggabungan dana sebesar 14.000 triliun rupiah, yang sebagian besar berasal dari rakyat Indonesia melalui BUMN dan APBN/APBD, tidak lepas dari perhatian publik.

Banyak yang mempertanyakan, apakah dengan melibatkan seseorang yang memiliki latar belakang pro-Zionis dalam pengawasan pengelolaan dana besar ini akan berdampak pada orientasi kebijakan ekonomi dan luar negeri Indonesia?

Tantangan bagi Perekonomian Indonesia
Dari perspektif ekonomi, pengelolaan dana sebesar itu tentu sangat penting untuk masa depan Indonesia. Danantara diharapkan menjadi instrumen yang dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Namun, peran Tony Blair dalam struktur pengawasan ini menimbulkan kekhawatiran besar di pasar saham Indonesia, terutama di IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Pasar saham adalah indikator sensitivitas terhadap isu-isu sosial dan politik dalam negeri, dan kebijakan yang kontroversial dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan.

Para investor dan pelaku pasar mungkin khawatir akan munculnya kerusuhan sosial, yang dapat dipicu oleh ketegangan politik dan sosial terkait dengan gerakan anti-Zionis di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang memiliki ikatan emosional kuat dengan Palestina dan sangat menentang penjajahan Israel, bisa saja merespons langkah ini dengan protes atau aksi-aksi yang dapat memicu ketegangan sosial.

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi stabilitas pasar, mengingat ketidakpastian politik sering kali berdampak negatif pada iklim investasi.

Mengapa Tony Blair Tidak Tepat untuk Danantara?
Pemerintah Indonesia, melalui Danantara, telah berusaha untuk membawa negara ini ke arah yang lebih mandiri dalam hal pengelolaan dana dan aset negara. Namun, langkah kontroversial ini seharusnya dipertimbangkan dengan lebih hati-hati, mengingat sensitivitas rakyat Indonesia terhadap isu Palestina.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina, dan melibatkan tokoh yang memiliki afiliasi kuat dengan Zionisme Israel bisa dilihat sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap perasaan mayoritas rakyat Indonesia.

Selain itu, meskipun Blair mungkin memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang ekonomi global, termasuk dalam pengelolaan dana negara, dampak sosial dan politik dari kehadirannya bisa lebih merugikan daripada manfaat yang dapat diberikannya.

Ketika rakyat Indonesia merasa bahwa keputusan politik yang diambil oleh pemerintah tidak mencerminkan kepentingan nasional dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, ini bisa menciptakan jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat.

Kesimpulan
Keputusan untuk melibatkan Tony Blair sebagai pengawas Danantara mencerminkan sebuah kontradiksi besar dalam konteks politik dan sosial Indonesia. Rakyat Indonesia yang secara kuat menentang Zionisme dan mendukung Palestina merasa terkhianati dengan pengangkatan seorang tokoh yang dikenal pro-Zionis.

Sementara itu, dampak ekonomi dari langkah ini juga tidak bisa diabaikan, karena ketidakpastian politik yang ditimbulkan dapat mempengaruhi pasar saham dan stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang sangat mendukung Palestina, Indonesia harus berhati-hati dalam menjaga citra internasional dan hubungan dengan rakyatnya.

Ketika keputusan ekonomi dan politik saling beririsan, perlu dipastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan rakyat Indonesia.

Jakarta, 10 Maret2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi