SK Panitia Musdes Penyusunan RKP Desa 2027

Memasuki pertengahan tahun berjalan, setiap roda tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh pelosok Nusantara dituntut untuk mulai bersiap dan memfokuskan energi dalam menghadapi siklus perencanaan pembangunan tahunan yang sangat krusial bagi hajat hidup orang banyak. Pada siklus perencanaan kali ini, seluruh instrumen kebijakan di tingkat tapak harus berpedoman teguh pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, yang secara drastis membawa sejumlah perubahan mendasar dan fundamental bagi arsitektur tata kelola kemandirian desa.

Langkah pertama dan yang paling esensial dalam menyusun kerangka RKP Desa 2027 adalah penyelenggaraan Musyawarah Desa yang bersifat partisipatif dan inklusif. Forum permusyawaratan tingkat desa ini menjadi gerbang awal sekaligus penentu arah kompas kebijakan alokasi anggaran, sehingga persiapan pra-musyawarah membutuhkan tingkat keseriusan dan ketelitian administratif yang sangat tinggi dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan perdesaan.

Musyawarah Desa sejatinya sama sekali bukanlah sekadar acara seremonial tahunan atau sekadar rutinitas kumpul warga biasa untuk menggugurkan rentetan kewajiban birokrasi pemerintahan semata. Forum permusyawaratan ini merupakan arena tertinggi pengambilan keputusan strategis yang sah secara konstitusional untuk menggali kedalaman aspirasi warga, membedah validitas data pembangunan desa, dan menentukan secara tajam arah prioritas program kerja untuk satu tahun ke depan.

Mengingat betapa pentingnya forum musdes ini, BPD selaku penyelenggara mutlak diwajibkan untuk membentuk sebuah komite kerja khusus yang independen, lincah, dan profesional. Pembentukan komite kerja lapangan ini diresmikan serta diikat secara hukum melalui penerbitan SK Panitia Musdes Penyusunan RKP Desa yang disusun dan ditandatangani langsung oleh pimpinan lembaga perwakilan warga tersebut demi menjamin keabsahan seluruh rangkaian acara musdes RKPDes nantinya.

Bagi jajaran pengurus kelembagaan perwakilan desa, figur kepala desa, unsur perangkat pemerintahan, maupun elemen masyarakat luas yang ingin memahami anatomi proses perencanaan desa secara komprehensif, pemahaman mengenai tata cara pembentukan kepanitiaan ini menjadi sebuah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Keberadaan surat keputusan ini memberikan jaminan dan kepastian bahwa seluruh rangkaian susunan acara diselenggarakan secara adil, transparan, tertib, dan sama sekali tidak memihak pada kepentingan golongan atau kelompok elit tertentu di desa.

Melalui naskah panduan pedoman operasional ini, akan dibedah secara tuntas dan mendalam mengenai segala hal krusial yang berkaitan erat dengan penerbitan naskah keputusan tersebut, mulai dari kajian signifikansi dasar hukum yang melandasinya, susunan komposisi ideal keanggotaan panitia, rincian pembagian beban tugas pokok di lapangan, hingga pada kerangka fungsional yang menjamin kesuksesan tata kelola pembangunan desa secara berkesinambungan di masa depan.

Signifikansi Kedudukan Hukum SK Panitia Musyawarah Desa

Dalam arsitektur tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan berwibawa, tidak ada satu pun rangkaian kegiatan formal kenegaraan di tingkat desa yang dapat diselenggarakan tanpa dilandasi oleh aspek legalitas hukum yang jelas dan tertulis. Pembentukan dan peresmian panitia operasional musyawarah desa harus selalu ditetapkan secara sah dan berkekuatan hukum melalui penerbitan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Ketegasan dalam urusan legalitas ini berfungsi untuk memastikan bahwa roda organisasi kepanitiaan bergerak di atas rel peraturan perundang-undangan yang mengikat dan diakui keabsahannya oleh institusi pengawas di tingkat supra desa maupun oleh elemen masyarakat setempat secara umum.

Sebuah kekeliruan persepsi yang sangat sering terjadi di tengah masyarakat dan bahkan di kalangan aparatur desa pemula adalah kecenderungan untuk menyamakan forum Musdes dengan forum Musrenbangdes. Persepsi ini perlu segera diluruskan secara tegas bahwa Musyawarah Desa dalam rangka tahap awal penyusunan draf dokumen RKP Desa adalah forum yang murni diinisiasi, diselenggarakan, dan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, bukan oleh lembaga eksekutif Pemerintah Desa. Oleh karena realitas struktural tersebut, maka instrumen Surat Keputusan kepanitiaannya pun mutlak harus dikeluarkan, diberi nomor register kelembagaan legislatif desa, dan ditandatangani secara langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Pihak Kepala Desa pada hakikatnya baru akan mengeluarkan surat keputusan susunan kepanitiaan pada saat penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang posisinya berada pada rentetan tahapan kalender siklus perencanaan selanjutnya.

Eksistensi SK Panitia Musdes ini mengemban fungsi yang amat sentral sebagai pemberi mandat legitimasi hukum bagi seluruh anggota panitia untuk mulai mengangkat tuas kinerja mereka. Tanpa berbekal payung hukum berupa surat keputusan ini, sebuah susunan kepanitiaan akan dianggap sebagai organisasi ilegal yang tidak memiliki secuil pun kewenangan resmi untuk menyebarkan edaran undangan atas nama lembaga, tidak berhak menuntut penyerahan data kerahasiaan dari pihak Pemerintah Desa, dan dipastikan tidak akan memiliki wewenang untuk mencairkan serta mengelola dana operasional kegiatan musyawarah yang bersumber dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.

Komposisi dan Kriteria Keanggotaan Panitia Pelaksana

Demi menjaga dan menjamin terwujudnya asas penyelenggaraan musyawarah yang menjunjung tinggi semangat transparansi, menumbuhkan jiwa gotong royong, serta mengakomodasi nilai inklusivitas sosial, maka struktur komposisi keanggotaan panitia pelaksana mutlak harus mencerminkan konfigurasi perwakilan dari berbagai elemen penting yang bernapas di lingkungan desa tersebut.

Berdasarkan instrumen pedoman teknis pengelolaan musyawarah yang berlaku secara nasional, panitia pelaksana ini diharapkan mampu menjalankan ritme tugasnya secara dedikatif, sukarela, dan berorientasi murni demi kemajuan peradaban desanya.

Kerangka susunan keanggotaan kepanitiaan secara baku dan proporsional seyogianya terdiri dari kombinasi lintas sektoral yang harmonis. Posisi pucuk pimpinan yakni Ketua Panitia secara otomatis dan struktural dijabat melalui mekanisme ex-officio oleh figur Sekretaris BPD. Ketentuan struktural ini sengaja didesain untuk memastikan bahwa lalu lintas jalur komando administrasi dan surat-menyurat persidangan tetap berada di bawah kendali tata usaha lembaga perwakilan desa secara penuh.

Sementara itu, untuk posisi vital lainnya seperti Sekretaris Panitia beserta jajaran Anggota Panitia Operasional, wajib diisi oleh kolaborasi yang memadukan berbagai unsur penggerak kemasyarakatan. Unsur pertama berasal dari internal lembaga legislatif desa itu sendiri, yakni melibatkan anggota badan permusyawaratan desa lainnya selain posisi sekretaris.

Unsur kedua direkrut dari representasi elemen Perangkat Desa, di mana sejumlah staf birokrasi balai desa atau kepala urusan akan ditugaskan secara khusus untuk mendampingi dan membantu menjamin kelancaran urusan administratif serta menjembatani proses penyediaan data base yang dibutuhkan. Unsur ketiga yang tidak kalah pentingnya ditarik dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang biasanya mencakup figur-figur penggerak dari unsur rukun tetangga, rukun warga, kader militan penggerak kesejahteraan keluarga, barisan pemuda dari karang taruna, hingga para tokoh utusan lembaga pemberdayaan masyarakat desa setempat.

Peleburan kolaborasi dari tiga rumpun pilar unsur yang berbeda ini menempati posisi yang luar biasa krusial agar postur anatomi kepanitiaan tidak sekadar terlihat gagah dan kokoh secara kapasitas administratif berkat kehadiran bantuan tenaga teknis dari perangkat desa, tetapi juga diakui tangguh dan kredibel secara wujud representasi keberpihakan pada masyarakat berkat pelibatan aktif jajaran anggota parlemen desa beserta kader lembaga kemasyarakatan yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan denyut nadi dan rintihan keluh kesah warga di lapangan.

Rincian Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Kepanitiaan

Sesaat setelah lembaran naskah surat keputusan resmi diterbitkan, ditandatangani, dan dibagikan, jajaran personel panitia musyawarah desa akan secara langsung dihadapkan pada lintasan pacu tenggat waktu bekerja yang sangat ketat dan menguras energi.

Kondisi ini terjadi mengingat rangkaian forum musyawarah tingkat desa tersebut mutlak harus selesai diselenggarakan secara paripurna paling lambat pada kalender bulan Juni di tahun anggaran berjalan, guna memberikan cukup ruang waktu bagi tahapan proses perumusan teknis selanjutnya. Panitia mengemban rentetan tugas fungsional yang sangat krusial, yang spektrumnya membentang luas terbagi dalam tahapan persiapan konsolidasi pramusyawarah hingga eksekusi pengendalian situasi pada hari puncak pelaksanaan acara persidangan.

Penjabaran rinci mengenai tujuh buah beban tugas pokok serta dimensi fungsi teknis yang harus dieksekusi secara sempurna oleh panitia musyawarah desa berdasarkan rumusan di dalam draf standar surat keputusan resmi adalah sebagai berikut.

Penyiapan Materi Pembahasan Berbasis Data Objektif

Fungsi ini dikategorikan sebagai beban tanggung jawab yang skalanya paling berat sekaligus menempati urutan tingkat kepentingan paling tinggi di antara rincian tugas lainnya. Jajaran panitia dilarang keras dan sangat diharamkan untuk berani menyelenggarakan musyawarah desa dalam keadaan tangan kosong atau bermodalkan catatan seadanya.

Arsitektur penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027 menuntut sebuah kewajiban mutlak bahwa setiap inci usulan yang masuk harus sepenuhnya berbasis pada sandaran data empiris yang objektif dan valid di lapangan, dan bukan lagi merupakan produk pemikiran yang sekadar bersumber dari daftar angan-angan atau proyeksi keinginan pribadi segelintir aparatur desa belaka.

Dalam menjamin terwujudnya kualitas persidangan yang berbobot, panitia diwajibkan untuk menelusuri, memverifikasi, dan menyusun ketersediaan dokumen-dokumen bahan paparan, yang meliputi rekapitulasi data capaian indikator pemenuhan sasaran SDGs Desa serta nilai Indeks Desa yang menjadi parameter rujukan utama untuk mengukur persentase capaian kemajuan dan kemandirian desa secara nasional. Selain itu, panitia harus menyuguhkan profil data potensi desa yang mengulas kondisi terkini mengenai pemetaan ketersediaan sumber daya alam, tingkat kualitas sumber daya manusia, inventaris sarana prasarana fisik dasar, hingga kekayaan potensi sosial budaya dan adat istiadat warga.

Tugas penyediaan materi ini juga mencakup upaya penyiapan dokumen sinkronisasi arah kebijakan dengan memadankan lembar dokumen RPJM Desa dengan rekapan daftar dokumen hasil jaring aspirasi warga tingkat musyawarah dusun, sehingga cita-cita delapan tahunan kepala desa dapat terjalin sinkron dengan permohonan riil dari lapisan pedukuhan terbawah.

Tidak lupa pula, panitia wajib menyebarkan naskah rekam jejak evaluasi pencapaian pelaksanaan RKP Desa di tahun sebelumnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja agar gerak laju pembangunan di masa depan tidak mengalami tumpang tindih anggaran dan dapat dipastikan prinsip keberlanjutannya. Terakhir, panitia bertugas merangkum secara tertulis dokumen pandangan resmi dan catatan strategis kelembagaan badan permusyawaratan desa yang diramu dari hasil kegiatan reses dan serap aspirasi bersama warga.

Manajemen Penjadwalan dan Agenda Persidangan

Tugas manajerial penting selanjutnya adalah merancang susunan tata laksana waktu yang efektif. Panitia memikul kewenangan untuk merumuskan rumusan penentuan penetapan hari yang paling tepat, penunjukan tanggal yang tidak berbenturan dengan perayaan lokal, penetapan waktu jam pelaksanaan acara, serta perumusan struktur susunan panduan urutan acara persidangan.

Kerangka agenda kerja ini harus diatur ritmenya mulai dari sesi seremonial pembukaan, sesi inti pemaparan presentasi data oleh para pemangku kebijakan, sesi bedah diskusi per komisi kelompok kerja maupun perdebatan di sidang pleno terbuka, hingga mencapai klimaks pada sesi mufakat penandatanganan lembar berita acara kesepakatan bersama yang sah di mata hukum.

Penyiapan Akomodasi dan Kelengkapan Logistik

Penyelenggaraan sebuah forum demokrasi skala besar yang akan dihadiri oleh puluhan hingga ratusan peserta tentu membutuhkan dukungan infrastruktur sarana dan ketersediaan logistik yang teramat mumpuni. Cakupan beban kerja pada poin ini meliputi tahapan observasi kelayakan penyiapan tempat ruang persidangan yang lazimnya menggunakan pendopo balai desa atau gedung serbaguna kemasyarakatan. Panitia juga harus memastikan kelancaran fungsionalitas seluruh piranti perlengkapan presentasi semisal layar proyektor, kelantangan volume perangkat tata suara pengeras suara, penyediaan alat tulis, penataan letak meja kursi yang nyaman bagi audiens, hingga urusan perumusan penyediaan sajian konsumsi yang layak, sehat, dan memadai bagi para peserta aktif maupun segenap tamu undangan luar desa yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir mengawal acara.

Administrasi Kehadiran dan Penyusunan Tata Tertib

Sistem pendokumentasian bukti lembar kehadiran manual maupun digital menempati fungsi yang teramat vital sebagai instrumen alat bukti penentu terpenuhi atau tidaknya syarat minimal ambang batas kuorum sahnya sebuah persidangan musyawarah di tingkat desa.

Di luar persoalan absensi, panitia dihadapkan pada keharusan mutlak untuk menyusun draf naskah rancangan tata tertib alur persidangan musyawarah yang tegas, lugas, namun tetap demokratis. Draf pedoman tata tertib ini wajib dibacakan secara nyaring pada saat momen acara inti belum dimulai agar dapat segera dibedah, direvisi jika perlu, dan disepakati secara aklamasi bersama oleh seluruh peserta yang hadir dengan harapan agar ritme lalu lintas diskusi dan adu argumen tidak melenceng keluar dari substansi tema serta dapat senantiasa berjalan secara kondusif, elegan, dan bermartabat.

Strategi Publikasi dan Keterbukaan Informasi

Aspek transparansi penyelenggaraan kegiatan mutlak harus ditegakkan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip hak asasi publik untuk mendapatkan informasi pembangunan yang utuh. Seluruh personel panitia terikat kewajiban untuk melakukan serangkaian penyebaran pengumuman terkait rencana kepastian penyelenggaraan forum musyawarah kepada lapisan masyarakat umum dengan memberikan jeda tenggat waktu minimal tujuh hari penuh kalender kerja sebelum hari pelaksanaan acara tersebut benar-benar digelar di balai desa.

Seruan publikasi massal ini dapat digencarkan lewat pemasangan spanduk mencolok, pengumuman di pengeras suara tempat ibadah, atau melalui selebaran pesan berantai di grup aplikasi media sosial milik komunitas warga, semata-mata demi menjamin tegaknya napas keterbukaan arus informasi publik di lingkungan perdesaan.

Distribusi Undangan dan Kuota Keterwakilan

Melakukan proses pemetaan profil dan pendataan calon peserta sebelum mengeksekusi pendistribusian lembar surat undangan resmi adalah tanggung jawab yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Panitia diinstruksikan untuk merampungkan proses pendistribusian undangan paling lambat lima hari sebelum tanggal eksekusi pelaksanaan persidangan. Daftar profil siapa saja sasaran pihak yang wajib menerima surat undangan harus diramu secara cermat agar memenuhi unsur keadilan keterwakilan wilayah dan golongan profesi.

Untuk klaster peserta dari unsur kemasyarakatan murni, panitia wajib mengirimkan undangan kepada barisan tokoh adat penjaga tradisi, deretan tokoh pemuka agama, jajaran pendidik atau tokoh pendidikan lokal, himpunan pengurus kelompok tani, perwakilan kaum nelayan pesisir, pelaku usaha kerajinan lokal, tokoh aktivis perempuan, perwakilan kelompok masyarakat miskin rentan, hingga kelompok penyandang disabilitas desa. Terdapat sebuah syarat indikator mutlak yang pantang untuk dilanggar oleh panitia, yakni jaminan kepastian bahwa kuota rasio porsi tingkat keterwakilan peserta perempuan wajib menembus batas minimal tiga puluh persen dari total keseluruhan peserta yang didaftarkan.

Sementara itu, untuk klaster tamu undangan pihak eksternal, panitia wajib memberikan pemberitahuan kehadiran kepada unsur Pemerintah Kecamatan, utusan dari Pemerintah Kabupaten, sosok pendamping dari unsur Tenaga Pendamping Profesional atau Pendamping Desa, serta perwakilan aparat penegak hukum yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas desa setempat, beserta undangan khusus bagi lembaga swadaya masyarakat dan insan pers lokal yang berfungsi memantau jalannya persidangan.

Pelaksanaan Registrasi dan Pendataan Final Peserta

Sehari menjelang meletusnya acara puncak atau paling lambat dua puluh empat jam pada waktu sebelumnya, kepanitiaan diwajibkan untuk segera membangun pos pusat layanan registrasi atau melakukan pemanggilan konfirmasi pendataan tahap final bagi para calon peserta musyawarah yang telah memegang surat undangan guna memastikan seberapa besar tingkat probabilitas komitmen kehadiran mereka secara fisik di hari penyelenggaraan.

Pendataan pamungkas ini akan mempermudah tim logistik dalam menyesuaikan kembali perhitungan rincian persediaan jumlah asupan konsumsi, perbanyakan penggandaan materi cetak makalah persidangan, serta tata letak jarak ruang kursi persidangan agar tidak terjadi pemborosan dana dan tetap menjaga kualitas kenyamanan suasana acara.

Dinamika Pengumpulan dan Validasi Data Perencanaan

Pelaksanaan tugas kepanitiaan dalam menyiapkan dokumen data perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses panjang yang menuntut integritas tinggi dan wawasan analitis yang memadai. Pada era transisi perencanaan pembangunan modern, konsep kerja yang dipraktikkan adalah sepenuhnya berlandaskan pada metodologi perencanaan yang berpijak pada ketersediaan bukti empiris.

Rangkaian angka, grafik statistik, dan matriks pemetaan yang dibeberkan di meja persidangan berfungsi sebagai benteng kokoh yang akan menghalau segala bentuk usulan daftar impian fiktif yang tidak memberikan daya ungkit terhadap kemandirian desa. Oleh karenanya, panitia pengarah dituntut untuk piawai dalam melakukan proses penyaringan, memilah, dan mengklasifikasikan usulan tingkat dusun agar hanya usulan yang sejalan dengan perbaikan rapor merah indikator capaian pembangunan global saja yang berhak mendapatkan porsi perhatian pembahasan paling lama dan mendalam.

Validasi silang data yang dilakukan oleh panitia secara internal sebelum hari persidangan tiba akan mencegah timbulnya kekacauan argumentasi yang membuang waktu dan berlarut-larut antara pihak pemerintah desa dengan warga yang mengusulkan program. Di titik inilah kapasitas netralitas dan kecerdasan intelektual sebuah kepanitiaan diuji secara ekstrem, di mana mereka harus mampu mengomunikasikan dengan bahasa yang sangat membumi terkait alasan mengapa suatu data menunjukkan urgensi pada penanganan masalah krisis air bersih ketimbang hanya berfokus pada aspirasi pembangunan tugu batas desa yang tidak memberikan faedah peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Prinsip Inklusivitas dan Keterwakilan Kelompok Marjinal

Nilai esensi dari kesuksesan sebuah penyelenggaraan musyawarah tidak hanya dihitung dari seberapa mewah acara tersebut dikemas, melainkan diukur dari seberapa besar komitmen panitia dalam memberikan ruang artikulasi bagi lisan kelompok-kelompok yang selama puluhan tahun selalu dibungkam atau tidak dipedulikan eksistensinya. Kebijakan afirmasi yang mensyaratkan pemenuhan batas kuota kehadiran tiga puluh persen kaum perempuan di dalam ruangan musyawarah adalah sebuah langkah konkret dan revolusioner untuk memecah belah dominasi struktur budaya patriarki yang sering kali abai dalam menyusun rancangan anggaran yang berperspektif keadilan gender, ramah anak, dan ramah kesehatan reproduksi keluarga.

Lebih jauh lagi, keputusan panitia untuk dengan sengaja mengundang dan mendudukkan utusan perwakilan langsung dari keluarga penerima manfaat kelompok masyarakat paling miskin dan perwakilan komunitas penyandang disabilitas setara dengan para elit desa di satu meja persidangan yang sama merupakan lompatan peradaban dalam tata kelola demokrasi di pelosok. Kehadiran mereka menuntut panitia untuk tidak hanya sekadar memberikan kursi dan konsumsi, tetapi juga harus secara proaktif memberikan garansi fasilitas dan dorongan mental agar kelompok marjinal ini berani bersuara lantang untuk mempertahankan usulan program yang benar-benar akan menjadi jalan keluar bagi pembebasan belenggu jerat penderitaan kemiskinan dan keterisolasian yang membelit kehidupan mereka sehari-hari.

Implikasi Hukum dan Administrasi Anggaran Panitia

Keberadaan naskah dokumen surat keputusan peresmian pembentukan kepanitiaan musyawarah memiliki korelasi langsung dan implikasi yuridis yang sangat kuat terhadap tata kelola pencairan perputaran kas anggaran pendapatan dan belanja desa di tahun berjalan. Rangkaian kegiatan panjang persiapan, penggandaan tumpukan bahan dokumen draf, hingga pembiayaan paket konsumsi persidangan musyawarah tentu menyedot pembiayaan dana operasional yang tidak sedikit.

Berbekal selembar salinan naskah surat keputusan tersebut, panitia penyelenggara melalui pintu koordinasi bendahara pengeluaran secara otomatis memperoleh alas hak legal formal yang tak terbantahkan untuk mengajukan proposal usulan permohonan rancangan anggaran biaya kegiatan secara resmi kepada pelaksana kekuasaan pemegang kas desa guna mencairkan pos anggaran pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Sistem pencatatan sirkulasi penggunaan dana kegiatan operasional oleh unsur kepanitiaan ini mutlak wajib diselenggarakan dengan mengedepankan etos nilai kedisiplinan tingkat tinggi, disertai tumpukan dokumen kuitansi pembelanjaan barang yang riil, transparan, dan sangat mematuhi segala batasan plafon satuan harga maksimal yang telah dibakukan dalam ketetapan pedoman peraturan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa.

Pertanggungjawaban anggaran yang bersih tanpa adanya noda penyimpangan finansial sejak detik fase perencanaan awal ini pada hakikatnya akan mengirimkan pesan positif dan mengalirkan sinyal keyakinan kuat kepada seluruh elemen struktur warga bahwa tata kelola postur sirkulasi anggaran desa ke depan pada saat pelaksanaan program fisik benar-benar akan diawasi pelaksanaannya oleh figur-figur pengurus kelembagaan yang memiliki rekam jejak moral yang teruji, amanah, dan bersih dari bibit korupsi.