Dr. Hendri: ASEAN Harus Menjadi Kekuatan, Bukan Sekadar Perhimpunan

OPINI – Setiap tahun, para pemimpin Asia Tenggara bertemu dalam konferensi tingkat tinggi, berjabat tangan, berfoto bersama, dan menerbitkan berbagai deklarasi. Pertemuan menteri, pejabat tinggi, kelompok kerja, dan mitra dialog juga berlangsung hampir tanpa henti. Namun, pertanyaan yang harus diajukan secara jujur adalah: seberapa besar keputusan tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat dan menyelesaikan persoalan kawasan?

ASEAN telah berhasil menjaga ruang dialog dan mencegah Asia Tenggara berubah menjadi kawasan yang terus-menerus dilanda pertentangan antarnegara. Pencapaian tersebut tidak boleh diremehkan. Namun, tantangan hari ini jauh lebih kompleks daripada saat ASEAN didirikan pada 1967.

Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin kuat. Konflik di Myanmar belum terselesaikan. Ketegangan di Laut Cina Selatan terus menguji stabilitas kawasan. Perubahan iklim, bencana, perdagangan manusia, kejahatan lintas negara, serangan siber, krisis energi, dan disinformasi tidak mengenal batas wilayah.

Dalam keadaan seperti itu, ASEAN tidak cukup hanya menjadi tempat pertemuan. ASEAN harus tumbuh menjadi kekuatan yang mampu melindungi kepentingan bersama, menjalankan keputusan, mempertahankan stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Asia Tenggara.

Kekuatan yang dimaksud bukan menjadikan ASEAN sebagai aliansi militer atau pemerintahan supranasional yang menghapus kedaulatan negara anggota. Kekuatan berarti kemampuan mengubah kesepakatan menjadi tindakan, membangun posisi bersama, menyelesaikan konflik, melindungi masyarakat, serta memastikan mitra besar menghormati kepentingan kawasan.

Potensi Besar yang Belum Sepenuhnya Menjadi Kekuatan

ASEAN saat ini beranggotakan sebelas negara setelah Timor-Leste diterima sebagai anggota ke-11 pada 26 Oktober 2025. Keanggotaan tersebut memperluas keluarga Asia Tenggara sekaligus menambah tanggung jawab untuk memastikan pembangunan dan integrasi berlangsung secara merata.

Secara ekonomi dan demografi, ASEAN memiliki modal yang sangat besar. ASEAN Economic Community mencatat bahwa kawasan ini memiliki sekitar 680 juta penduduk dengan kekuatan ekonomi senilai kurang lebih 3, 9 triliun dolar AS.

Dengan jumlah penduduk, sumber daya alam, posisi geografis, pasar, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi tersebut, ASEAN seharusnya memiliki daya tawar global yang sangat kuat. Kawasan ini berada di jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Selat Malaka, Laut Cina Selatan, serta berbagai pelabuhan di Asia Tenggara menjadi bagian penting dalam pergerakan barang dan energi dunia.

Namun, besarnya potensi belum otomatis menjadi kekuatan. Negara anggota masih sering menghadapi kepentingan eksternal secara sendiri-sendiri. Kebijakan perdagangan belum sepenuhnya terintegrasi. Hambatan nontarif masih ditemukan. Infrastruktur lintas batas, konektivitas energi, sistem pembayaran, perlindungan pekerja migran, dan tata kelola ekonomi digital belum sepenuhnya terpadu.

Jika sebelas negara hanya berdiri sebagai pasar yang terpisah, mereka akan lebih mudah ditekan oleh kekuatan ekonomi besar. Sebaliknya, apabila ASEAN mampu bertindak sebagai satu kawasan, kekuatan tawarnya meningkat dalam perdagangan, investasi, teknologi, energi, keamanan, dan diplomasi.

Konsensus Menjaga Persatuan, tetapi Dapat Menimbulkan Kelambanan

Salah satu ciri utama ASEAN adalah pengambilan keputusan melalui konsultasi dan konsensus. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Piagam ASEAN. Konsensus menjaga kesetaraan negara anggota dan mencegah negara besar mendominasi negara yang lebih kecil.

Pendekatan ini berjasa menjaga persatuan di tengah perbedaan sistem politik, tingkat ekonomi, sejarah, kepentingan nasional, dan orientasi hubungan luar negeri. Namun, konsensus juga dapat berubah menjadi hambatan apabila satu negara dapat memperlambat keputusan yang dibutuhkan seluruh kawasan.

Masalah lintas negara bergerak cepat, sedangkan proses pengambilan keputusan ASEAN sering memerlukan perundingan panjang. Ketika keputusan akhirnya tercapai, keadaan di lapangan mungkin telah berubah.

ASEAN perlu menjaga semangat musyawarah, tetapi tidak harus membiarkan konsensus menjadi hak veto yang melumpuhkan. Untuk kerja sama ekonomi dan sektor tertentu, Piagam ASEAN telah mengenal pendekatan ASEAN Minus X, yaitu memungkinkan negara yang siap bergerak lebih dahulu tanpa harus menunggu seluruh anggota.

Pendekatan tersebut dapat diperluas secara terukur untuk integrasi digital, pembayaran lintas batas, energi, logistik, pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana. Negara yang belum siap tetap diberi waktu dan pendampingan untuk bergabung kemudian.

Untuk persoalan politik dan keamanan, konsensus tetap penting. Namun, ASEAN memerlukan batas waktu pengambilan keputusan, indikator pelaksanaan, mekanisme evaluasi, dan konsekuensi diplomatik apabila sebuah kesepakatan bersama terus diabaikan.

Myanmar Menjadi Ujian Kredibilitas

Krisis Myanmar menjadi salah satu ujian terbesar bagi kredibilitas ASEAN. Pada 2021, para pemimpin ASEAN menyepakati Konsensus Lima Poin yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan untuk bertemu pihak-pihak terkait.

Namun, pelaksanaannya berjalan lambat. Dalam evaluasi ASEAN pada Oktober 2025, para pemimpin kembali menegaskan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan utama penyelesaian krisis Myanmar.

Masalahnya, pengulangan pernyataan tanpa kemajuan nyata akan mengurangi kepercayaan terhadap ASEAN. Masyarakat tidak hanya membutuhkan deklarasi. Mereka membutuhkan penghentian kekerasan, akses bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan proses politik yang melibatkan seluruh pihak.

Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri memang penting untuk menghormati kedaulatan. Namun, ketika konflik menghasilkan pengungsi, perdagangan manusia, kejahatan lintas negara, dan ketidakstabilan regional, persoalan tersebut tidak lagi sepenuhnya menjadi urusan domestik.

ASEAN harus mempunyai mekanisme yang lebih jelas untuk merespons pelanggaran berat terhadap kesepakatan kawasan. Utusan khusus memerlukan mandat berkelanjutan, bukan berganti pendekatan setiap kali keketuaan ASEAN berpindah. Penyaluran bantuan kemanusiaan juga harus aman, transparan, tidak diskriminatif, dan benar-benar mencapai masyarakat yang membutuhkan.

Kekuatan ASEAN diuji bukan ketika semua negara sepakat dalam keadaan normal, melainkan ketika organisasi harus bertindak menghadapi krisis yang membelah kepentingan anggotanya.

Laut Cina Selatan Membutuhkan Persatuan

Laut Cina Selatan merupakan jalur strategis bagi perdagangan, energi, perikanan, dan keamanan kawasan. Beberapa negara ASEAN memiliki klaim atau kepentingan langsung, sedangkan seluruh negara anggota berkepentingan mempertahankan perdamaian dan kebebasan navigasi.

Perundingan Kode Etik Laut Cina Selatan telah berlangsung bertahun-tahun. Pertemuan pejabat tinggi ASEAN dan Tiongkok pada Mei 2026 kembali membahas kemajuan menuju penyelesaian kode etik tersebut.

ASEAN membutuhkan kode etik yang substantif, efektif, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, memiliki mekanisme pencegahan konflik, dan tidak sekadar menjadi pernyataan niat baik.

Negara-negara anggota tidak harus memiliki kepentingan yang sama persis. Namun, mereka harus memiliki garis bersama: sengketa diselesaikan secara damai, hukum internasional dihormati, ancaman dan penggunaan kekuatan ditolak, serta keselamatan pelayaran dijaga.

Apabila negara anggota dapat dihadapi dan ditekan satu per satu, sentralitas ASEAN hanya menjadi slogan. Sebaliknya, posisi bersama akan membuat semua kekuatan besar memperhitungkan ASEAN sebagai mitra yang setara.

ASEAN Tidak Boleh Menjadi Arena Persaingan Kekuatan Besar

Asia Tenggara berada di tengah persaingan geopolitik Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Rusia, Australia, Uni Eropa, dan kekuatan lainnya. Setiap negara memiliki kepentingan ekonomi, keamanan, teknologi, serta akses terhadap pasar dan sumber daya kawasan.

ASEAN harus terbuka bekerja sama dengan semua pihak, tetapi tidak boleh menjadi alat dari salah satu kekuatan. Sentralitas ASEAN berarti kawasan mampu menentukan agendanya sendiri, bukan sekadar menjadi tempat kekuatan besar mempertandingkan pengaruh.

Negara anggota memang memiliki hubungan luar negeri yang berbeda. Ada yang sangat bergantung pada investasi tertentu, memiliki perjanjian pertahanan, atau membutuhkan pasar dari negara besar. Perbedaan itu tidak harus dihapus. Namun, kepentingan jangka pendek masing-masing negara tidak boleh menghancurkan kepentingan bersama kawasan.

ASEAN perlu menyusun posisi minimum yang wajib dihormati seluruh anggota: tidak menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan untuk mengancam anggota lain, tidak membiarkan tekanan ekonomi memecah persatuan, dan tidak menukar kepentingan keamanan kawasan dengan keuntungan bilateral sesaat.

Otonomi strategis tidak berarti bersikap netral terhadap semua tindakan. ASEAN tetap harus berpihak kepada hukum internasional, penyelesaian damai, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap kedaulatan.

Dari Pasar Bersama Menuju Kekuatan Ekonomi Bersama

Integrasi ekonomi ASEAN telah menghasilkan berbagai kemajuan, tetapi masyarakat masih menghadapi perbedaan standar, prosedur kepabeanan, regulasi, perizinan, sistem pembayaran, dan pengakuan kualifikasi kerja.

ASEAN harus membuat barang, jasa, modal, pengetahuan, teknologi, dan tenaga profesional lebih mudah bergerak secara legal dan terlindungi. Integrasi tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah harus memperoleh akses terhadap pasar regional, pembiayaan, teknologi, logistik, sertifikasi, serta sistem pembayaran lintas negara.

Ekonomi digital memberikan peluang besar. Pada Mei 2026, pejabat ekonomi senior ASEAN menyelesaikan seluruh isu yang masih tertunda dalam perundingan Digital Economy Framework Agreement. Sekretariat ASEAN menyatakan bahwa ekonomi digital kawasan berpotensi mencapai 2 triliun dolar AS pada 2030 apabila perjanjian tersebut dilaksanakan secara berhasil.

Potensi itu hanya akan bermakna apabila aturan perlindungan data, keamanan siber, identitas digital, transaksi elektronik, kecerdasan buatan, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen dapat diselaraskan.

ASEAN juga harus menghindari penjajahan digital baru. Data ratusan juta penduduk tidak boleh hanya menjadi bahan mentah bagi perusahaan teknologi global. Kawasan memerlukan pusat data, industri semikonduktor, komputasi awan, kecerdasan buatan, teknologi keamanan siber, dan talenta digital yang dikembangkan sendiri.

Kerja sama harus diarahkan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat penciptaan teknologi, bukan sekadar pasar pengguna.

Ketahanan Energi, Pangan, dan Bencana Harus Dibangun Bersama

Kekuatan kawasan tidak hanya diukur dari perdagangan dan diplomasi. ASEAN harus mampu menjaga pasokan energi, pangan, air, obat, serta kebutuhan dasar ketika terjadi krisis.

Negara anggota memiliki sumber daya yang saling melengkapi. Sebagian memiliki energi terbarukan, mineral penting, gas, pertanian, teknologi, modal, dan jaringan logistik. Jika dikelola bersama, ketergantungan terhadap pemasok di luar kawasan dapat dikurangi.

ASEAN Power Grid merupakan contoh agenda strategis yang perlu dipercepat. Pada Oktober 2025, ASEAN bersama Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia meluncurkan inisiatif pembiayaan jaringan listrik ASEAN untuk memperkuat interkoneksi listrik hingga 2045.

Jaringan energi regional memungkinkan negara yang memiliki kelebihan listrik menyalurkannya kepada negara yang membutuhkan. Namun, pembangunan tersebut memerlukan standar teknis, kesepakatan harga, perlindungan investasi, pembagian risiko, dan kepastian regulasi.

Kerja sama pangan juga harus ditingkatkan melalui cadangan regional, pertukaran data produksi, stabilisasi pasokan, perlindungan rantai distribusi, dan larangan mengambil kebijakan sepihak yang membahayakan negara tetangga ketika terjadi krisis.

Dalam penanggulangan bencana, ASEAN perlu memiliki pusat komando, logistik, sistem peringatan dini, tenaga medis, dan satuan tanggap darurat yang dapat dikerahkan dengan cepat. Gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan, kabut asap, dan wabah penyakit tidak menunggu selesainya rapat diplomatik.

Membangun ASEAN yang Dirasakan Rakyat

Banyak masyarakat mengenal ASEAN hanya melalui logo, pertemuan pemimpin, atau pelajaran sekolah. Mereka belum selalu merasakan manfaat langsung dari organisasi kawasan.

ASEAN akan menjadi kuat apabila hadir dalam kehidupan rakyat. Pekerja migran harus memperoleh perlindungan yang sama. Pelajar dan mahasiswa harus lebih mudah mengikuti pertukaran pendidikan. Ijazah dan keahlian profesional perlu diakui lintas negara. Biaya pengiriman uang, komunikasi, transportasi, dan perdagangan lintas batas harus semakin murah.

Korban perdagangan manusia harus dapat diselamatkan melalui operasi bersama. Pelaku penipuan digital lintas negara harus ditindak melalui pertukaran data dan penyidikan terkoordinasi. Jurnalis, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan kawasan.

Semboyan ASEAN yang berpusat pada rakyat tidak boleh berhenti dalam dokumen. Rakyat harus dapat menilai siapa yang mengambil keputusan, apa targetnya, berapa anggarannya, kapan dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya.

Pada Mei 2025, para pemimpin ASEAN mengesahkan Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future. Visi tersebut mengarahkan ASEAN menjadi kawasan yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada rakyat.

Visi itu harus diterjemahkan menjadi target yang terukur, jadwal yang jelas, dan laporan kemajuan yang terbuka. Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak slogan. Mereka membutuhkan hasil.

Reformasi Kelembagaan Tidak Dapat Ditunda

Langkah pertama adalah memperkuat Sekretariat ASEAN. Lembaga tersebut membutuhkan anggaran, tenaga ahli, kemampuan analisis, sistem data, dan kewenangan koordinasi yang lebih besar. Sekretariat tidak boleh hanya menjadi penyelenggara pertemuan dan penyimpan dokumen.

Kedua, setiap deklarasi harus disertai indikator, batas waktu, lembaga pelaksana, sumber pembiayaan, serta mekanisme evaluasi. Negara anggota yang belum melaksanakan komitmen harus menjelaskan hambatannya secara terbuka.

Ketiga, pendekatan ASEAN Minus X dapat digunakan lebih luas pada sektor ekonomi, digital, energi, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. Negara yang siap harus diperbolehkan bergerak lebih dahulu tanpa memecah persatuan.

Keempat, ASEAN memerlukan mekanisme respons cepat untuk krisis politik, kemanusiaan, keamanan, kesehatan, dan bencana. Keketuaan yang berganti setiap tahun tidak boleh menyebabkan kebijakan kehilangan kesinambungan.

Kelima, parlemen, perguruan tinggi, pers, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus memperoleh ruang lebih besar dalam proses ASEAN. Organisasi yang hanya digerakkan pemerintah akan sulit membangun identitas kawasan yang hidup.

Keenam, ASEAN harus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan kepatuhan terhadap kesepakatan. Aturan tanpa pelaksanaan akan membuat organisasi kehilangan kewibawaan.

Ketujuh, kesenjangan pembangunan antarnegara harus diperkecil. Integrasi yang hanya menguntungkan kota besar, perusahaan multinasional, dan kelompok berpendapatan tinggi akan menimbulkan penolakan masyarakat.

Peran Strategis Indonesia

Sebagai negara dengan penduduk, wilayah, dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan ASEAN. Sekretariat ASEAN juga berkedudukan di Jakarta, sehingga Indonesia memiliki kedekatan historis dan kelembagaan dengan organisasi tersebut.

Kepemimpinan Indonesia tidak harus diwujudkan melalui dominasi. Kepemimpinan dapat ditunjukkan dengan menjadi pembangun jembatan, penggagas solusi, penjaga persatuan, dan pelindung kepentingan kawasan.

Indonesia perlu mendorong reformasi pengambilan keputusan, penguatan Sekretariat ASEAN, percepatan kode etik Laut Cina Selatan, penyelesaian krisis Myanmar, integrasi ekonomi digital, konektivitas energi, serta perlindungan pekerja migran.

Diplomasi bebas aktif akan semakin kuat apabila dijalankan melalui kawasan yang solid. Indonesia tidak cukup hanya mengatakan bahwa ASEAN penting. Indonesia harus memastikan ASEAN mampu bertindak.

Dari Perhimpunan Menuju Komunitas yang Berdaya

ASEAN telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga perdamaian, membangun kebiasaan berdialog, dan memperluas kerja sama. Namun, keberhasilan masa lalu tidak menjamin relevansi masa depan.

Organisasi ini menghadapi pilihan penting. ASEAN dapat tetap menjadi perhimpunan yang rajin bertemu tetapi lambat bertindak, atau tumbuh menjadi komunitas yang mampu melindungi kepentingan bersama.

Menjadi kekuatan tidak berarti menghapus perbedaan. Kekuatan justru lahir dari kemampuan mengelola perbedaan tanpa kehilangan arah bersama. Kedaulatan negara anggota juga tidak akan berkurang karena kerja sama yang kuat. Dalam dunia yang dipenuhi persaingan kekuatan besar, kedaulatan justru lebih terlindungi ketika negara-negara kawasan berdiri bersama.

ASEAN harus menjadi kekuatan ekonomi yang menciptakan kemakmuran, kekuatan diplomatik yang diperhitungkan, kekuatan moral yang melindungi manusia, dan kekuatan strategis yang menjaga Asia Tenggara tetap damai serta mandiri.

Jika ASEAN hanya menghasilkan pertemuan, deklarasi, dan foto bersama, masyarakat akan semakin sulit melihat manfaatnya. Namun, jika ASEAN mampu menyediakan energi, melindungi pekerja, menjaga laut, menghadapi bencana, memerangi kejahatan lintas negara, dan membangun ekonomi digital bersama, organisasi ini akan hadir nyata dalam kehidupan rakyat.

Masa depan Asia Tenggara tidak boleh ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan dari luar kawasan. Sebelas negara ASEAN harus mempunyai keberanian menentukan arah, membangun kemampuan, dan bertindak sebagai satu komunitas.

ASEAN tidak boleh puas menjadi penonton dalam perebutan pengaruh global. ASEAN harus menjadi kekuatan yang menentukan masa depan kawasannya sendiri.

Jakarta, 8 September 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Wartawan Utama
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)