Skip to content
Media Tawangsari

Media Tawangsari

Kelompok Informasi Masyarakat

  • Profil
    • Pengurus
  • Berita
  • Youtube
  • Galeri
  • Toggle search form

AD ART Pokdarwis, Konstitusi Kelompok Sadar Wisata [DOCX]

Posted on November 20, 2026November 20, 2026 By admin No Comments on AD ART Pokdarwis, Konstitusi Kelompok Sadar Wisata [DOCX]


Teks Isi Dokumen (Versi Teks / Pratinjau)
Klik untuk baca ▾


MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa sesungguhnya kekayaan bentang alam, kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, mata air kehidupan, warisan sejarah, seni tradisi, serta keluhuran budi pekerti masyarakat perdesaan merupakan karunia agung Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sega la potensi yang terbentang di wilayah Desa….. Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo bukanlah warisan yang boleh dieksploitasi secara serampangan demi keuntungan sesaat, melainkan amanah mulia lintas generasi yang wajib dipelihara, dijaga kelestariannya, dan didayagunakan secara arif, adil, serta b erkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahwa berdasarkan cita-cita luhur kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, pemba ngunan nasional harus dimulai dari penguatan kemandirian desa. Negara telah memberikan pengakuan, penghormatan, dan kewenangan luas kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 3 Tahun 2024 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, agar masyarakat desa mampu mengelola sumber daya lokalnya secara mandiri, demokratis, dan berkeadilan. Bahwa di tengah dinamika perubahan zaman dan pertumbuhan sektor pariwisata modern, pengembangan kepariwisataan di tingkat perdesaan wajib berpijak pada paradigma kepariwisataan berbasis masyarakat (community-based tourism). Masyarakat Desa….. tidak boleh sekadar menjadi penonton pasif atau objek di tanah kelahirannya sendiri, melainkan harus berdiri tegak sebagai subjek utama, pelaku penggerak, sekaligus tuan rumah (host) yang berdaulat dan bermartabat. Keterlibatan aktif warga dalam merencana kan, menata, melayani, dan mengawasi jalannya aktivitas wisata merupakan syarat mutlak agar nilai tambah ekonomi kepariwisataan benar-benar berputar di desa, dinikmati secara merata oleh keluarga-keluarga lokal, serta mampu menekan angka pengangguran dan k emiskinan perdesaan. Bahwa keberhasilan membangun Desa Wisata yang unggul dan berdaya saing tidak semata-mata ditentukan oleh kemegahan sarana fisik atau keindahan panorama semata, melainkan sangat bergantung pada kesiapan mental, kesadaran kolektif, dan kualitas pelayanan sel uruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, gerakan Sadar Wisata dan perwujudan tujuh unsur Sapta Pesona-yakni Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan-harus dihayati bukan sekadar sebagai slogan seremonial di papan pengumuman, melainkan seba gai etos kerja dan budaya hidup sehari-hari warga Desa…… Setiap tamu dan wisatawan yang menjejakkan kaki di wilayah desa wajib disambut dengan ketulusan hati, dilindungi keselamatannya, dilayani secara jujur tanpa praktik pungutan liar maupun penetapan harga yang merugikan, sehingga setiap kunjungan melahirkan r asa nyaman, kehormatan bagi desa, serta kerinduan untuk kembali berkunjung. Bahwa kemajuan pariwisata juga membawa tantangan nyata berupa ancaman degradasi lingkungan hidup, penumpukan sampah, alih fungsi lahan produktif, hingga potensi tergerusnya nilai-nilai agama, norma kesusilaan, dan kearifan adat istiadat lokal akibat arus k omersialisasi yang tidak terkendali. Menyadari tanggung jawab ekologis dan kultural tersebut, masyarakat desa bertekad mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (sustainable and responsible tourism). Setiap langkah penataan destinas i, penciptaan atraksi wisata, dan penyelenggaraan kegiatan massal wajib selaras dengan daya dukung alam, menjaga keasrian ekosistem, menghormati ruang-ruang sakral dan waktu ibadah, serta menghidupkan kembali tradisi luhur warisan para pendahulu desa sebag ai jati diri yang tak ternilai harganya. Bahwa kepariwisataan desa memiliki daya ungkit luar biasa bagi kebangkitan ekonomi kreatif kerakyatan apabila dikelola secara inklusif dan kolaboratif. Sektor pariwisata harus membuka ruang partisipasi yang setara bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan m enengah (UMKM), petani, nelayan, perajin cenderamata, pengolah kuliner khas desa, penyedia homestay warga, pegiat seni budaya, generasi muda, kelompok perempuan, hingga saudara-saudara penyandang disabilitas. Semangat gotong royong ini hanya akan mencapai hasil optimal apabila dibangun di atas fondasi kemitraan yang sehat, harmonis, dan saling menguatkan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat De sa, dunia usaha, akademisi, media massa, serta Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. Bahwa agar seluruh gerak pengabdian, inovasi kepariwisataan, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, dan pembagian peran kemitraan dapat berjalan tertib, transparan, akuntabel, bebas dari kepentingan politik praktis, serta memiliki kepastian tata k elola organisasi jangka panjang, diperlukan suatu wadah kelembagaan masyarakat yang kokoh beserta pedoman konstitusional yang mengikat seluruh pengurus dan anggotanya. Maka atas dasar kesadaran yang tulus, rasa cinta terhadap tanah kelahiran, serta tekad bulat untuk mewujudkan Desa….. sebagai destinasi wisata yang aman, lestari, berbudaya, dan menyejahterakan seluruh lapisan warga, dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Desa….. Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo berhimpun dalam organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “…Nama Pokdarwis… ” dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa….. Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa….. selaku Pembina Langsung Kelompok Sadar Wisata di tingkat Desa. 5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 8. Lembaga Adat Desa, yang selanjutnya disingkat LAD, adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. 9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di wilayah Desa. 11. Desa Wisata adalah kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan. 12. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah. 13. Sapta Pesona adalah tujuh unsur kondisi yang harus diwujudkan untuk menarik minat wisatawan berkunjung dan tinggal lebih lama di suatu destinasi wisata, meliputi unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. 14. Kelompok Sadar Wisata, yang selanjutnya disingkat Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri atas para pelaku kepariwisataan dan warga Desa yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona. 15. Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi pemegang kedaulatan organisasi Pokdarwis -…Nama Pokdarwis…. 16. Pengurus adalah anggota Pokdarwis yang dipilih secara demokratis melalui Musyawarah Anggota dan dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk menyelenggarakan kepengurusan organisasi. 17. Peraturan Organisasi adalah ketentuan teknis dan tata tertib internal yang ditetapkan oleh Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 18. Hari adalah hari kalender, kecuali ditentukan lain secara tegas sebagai hari kerja. BAB II NAMA, WAKTU PENDIRIAN, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA Bagian Kesatu Nama dan Waktu Pendirian Pasal 2 Organisasi ini bernama Kelompok Sadar Wisata “…Nama Pokdarwis… “, yang selanjutnya disingkat Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… “. Pasal 3 (1) Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” didirikan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Masyarakat Desa pada hari…………… tanggal….. bulan…………… tahun 20…. (2) Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya sepanjang tetap menjalankan visi, misi, maksud, dan tujuan organisasi. Bagian Kedua Kedudukan dan Wilayah Kerja Pasal 4 Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” berkedudukan di Desa….. Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, dengan sekretariat berkedudukan di……………. Pasal 5 (1) Wilayah kerja Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” meliputi seluruh wilayah administratif Desa. (2) Pengelolaan perhatian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, meliputi: a. zona inti destinasi, yang mencakup kawasan utama objek Daya Tarik Wisata alam, budaya, atau buatan di wilayah Desa; b. zona penyangga dan akses, yang mencakup jalan poros Desa, jalur masuk menuju destinasi, area parkir, fasilitas ibadah, dan lingkungan permukiman di sekitar objek wisata; dan c. zona ekonomi kreatif, yang mencakup sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sanggar seni budaya, akomodasi rumah singgah (homestay) warga, serta sentra kuliner khas di seluruh dusun. BAB III ASAS, LANDASAN, SIFAT, DAN PRINSIP TATA KELOLA Pasal 6 Pokdarwis -…Nama Pokdarwis… berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7 Penyelenggaraan organisasi Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Per aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pe rubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169); d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); f. pedoman pembentukan dan pembinaan Kelompok Sadar Wisata yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; g. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dan penataan LKD serta LAD; h. Peraturan Desa mengenai pengelolaan wisata dan aset Desa, Peraturan Desa mengenai pungutan Desa, Peraturan Desa mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan Desa, serta Keputusan Kepala Desa mengenai pengukuhan pengurus Pokdarwis. Pasal 8 Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” bersifat: a. sosial kemasyarakatan dan swadaya yang tumbuh atas inisiatif, kesadaran, dan gotong royong masyarakat Desa; b. partisipatif dan inklusif yang terbuka bagi seluruh warga Desa tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status ekonomi, maupun jenis kelamin; c. independen dan nonpolitik praktis yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun serta dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye politik praktis; dan d. kemitraan strategis bersama Pemerintah Desa, BUM Desa, dan instansi pembina kepariwisataan daerah. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tata kelola organisasi, Pengurus dan anggota wajib berpedoman pada prinsip: a. transparansi dalam penyampaian rencana program kerja, kegiatan, dan pengelolaan keuangan organisasi; b. akuntabilitas atas setiap tindakan, penggunaan dana, dan pelaksanaan kerja sama kemitraan; c. keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya lokal dengan menolak segala bentuk perusakan ekosistem serta pelanggaran norma agama dan adat istiadat Desa; d. keadilan pelayanan dan antipungutan liar dengan menolak segala bentuk pemerasan, penetapan harga tidak wajar, dan pungutan tidak sah kepada wisatawan; dan e. musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian perselisihan. BAB IV VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI Pasal 10 (1) Visi Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” adalah terwujudnya masyarakat Desa yang sadar wisata, berbudaya, peduli kelestarian lingkungan, dan mandiri secara ekonomi melalui tata kelola destinasi Desa Wisata yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing. (2) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokdarwis -…Nama Pokdarwis… menetapkan misi: a. menumbuhkan kesadaran dan kesiapan warga Desa sebagai tuan rumah yang ramah, jujur, dan profesional dalam menerima wisatawan; b. mengaktualisasikan tujuh unsur Sapta Pesona secara nyata di kawasan destinasi dan lingkungan permukiman Desa; c. menggali, melestarikan, dan mengemas potensi wisata alam, tradisi lokal, sejarah Desa, kuliner khas, serta kerajinan rakyat menjadi daya tarik bernilai tambah; d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata Desa melalui pelatihan kepemanduan, keramahtamahan (hospitality), bahasa asing dasar, keselamatan wisata, dan pemasaran digital; e. mendorong keterlibatan aktif pelaku UMKM, pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam rantai ekonomi kepariwisataan Desa; dan f. membangun sinergi kelembagaan yang harmonis bersama Pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, perangkat daerah terkait, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Pasal 11 (1) Pembentukan Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” dimaksudkan sebagai wadah berhimpun, berkoordinasi, dan berkarya bagi masyarakat Desa yang peduli terhadap kemajuan kepariwisataan guna mengembangkan potensi wisata lokal secara terencana dan terorganisasi. (2) Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” bertujuan: a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek utama pembangunan kepariwisataan di Desa; b. membangun dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan iklim kepariwisataan yang kondusif berdasarkan Sapta Pesona; c. menjaga kelestarian alam, warisan budaya, dan jati diri kearifan lokal Desa dalam setiap kegiatan kepariwisataan; d. membuka peluang usaha mikro, lapangan kerja baru, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar destinasi; dan e. meningkatkan citra positif serta daya saing Desa Wisata di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugasnya, Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” menyelenggarakan fungsi: a. penggerak gerakan Sadar Wisata dan penerapan Sapta Pesona di lingkungan masyarakat Desa; b. mitra kerja Pemerintah Desa, BUM Desa, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembinaan, promosi, serta pemeliharaan daya tarik wisata; c. fasilitator peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pemandu wisata lokal, pengelola homestay, pelaku kuliner, dan perajin cenderamata; d. pusat layanan informasi dan promosi potensi kepariwisataan Desa; dan e. pengawas partisipatif terhadap kebersihan lingkungan, keselamatan pengunjung, dan kepatuhan etika pelayanan di kawasan wisata. BAB V RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENERAPAN SAPTA PESONA Pasal 13 Program kerja Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” wajib diarahkan pada perwujudan 7 (tujuh) unsur Sapta Pesona, meliputi: a. aman, yakni menciptakan kondisi kawasan wisata yang tenang, bebas dari ancaman kriminalitas, kecelakaan wahana, gangguan ketertiban, serta penipuan terhadap wisatawan; b. tertib, yakni mewujudkan keteraturan arus kunjungan, antrean layanan, penataan lapak pedagang, ketertiban parkir, serta kejelasan papan informasi dan daftar harga; c. bersih, yakni menjaga seluruh kawasan destinasi, fasilitas sanitasi umum, tempat ibadah, sentra kuliner, dan jalur akses tetap higienis serta bebas dari timbunan sampah; d. sejuk, yakni melestarikan ruang terbuka hijau, menanam vegetasi peneduh khas lokal, menjaga keasrian sumber air, dan mencegah pencemaran udara di kawasan wisata; e. indah, yakni menata estetika lanskap, kebersihan arsitektur lokal, taman wisata, gerbang selamat datang, dan keserasian tata ruang yang mencerminkan ciri khas Desa; f. ramah, yakni membudayakan sikap santun, terbuka, jujur, ringan tangan, dan komunikatif dari seluruh warga dalam melayani tamu; dan g. kenangan, yakni menghadirkan pengalaman berkesan melalui keunikan atraksi seni budaya, kelezatan kuliner lokal, kenyamanan penginapan warga, dan cenderamata khas Desa. Pasal 14 Untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi, ruang lingkup kegiatan Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” meliputi: a. sosialisasi dan kampanye gerakan Sadar Wisata kepada warga dusun, pelajar, pedagang, dan pelaku jasa wisata; b. pelaksanaan kerja bakti kebersihan kawasan wisata, penghijauan lingkungan, dan pemilahan sampah secara berkala; c. inventarisasi, pendokumentasian, dan penyusunan katalog potensi wisata alam, budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif Desa; d. pengembangan paket wisata tematik, wisata edukasi, agrowisata, ekowisata, wisata budaya, dan penyelenggaraan kegiatan festival Desa; e. pendampingan peningkatan keterampilan dan sertifikasi bagi pemandu wisata lokal, pengelola homestay, pengolah pangan higienis, dan tenaga informasi wisata; f. pelaksanaan promosi destinasi melalui laman resmi Desa, media digital, pameran pariwisata, dan jejaring biro perjalanan wisata; dan g. pelaksanaan kerja sama teknis operasional yang sah dengan BUM Desa dan pemangku kepentingan kepariwisataan lainnya. BAB VI ATRIBUT DAN IDENTITAS ORGANISASI Pasal 15 (1) Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” memiliki identitas resmi organisasi berupa lambang, bendera, stempel, kop surat, seragam lapangan, kartu tanda anggota, dan papan nama sekretariat. (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna, ukuran, makna filosofis, dan tata cara penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Klasifikasi Keanggotaan Pasal 16 (1) Keanggotaan Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” terdiri atas: a. Anggota Biasa; b. Anggota Luar Biasa; dan c. Anggota Kehormatan. (2) Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Desa, memenuhi persyaratan pendaftaran, dan tercatat dalam Buku Induk Anggota. (3) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaku usaha pariwisata, pegiat seni budaya, atau pemerhati wisata yang beraktivitas langsung pada ekosistem wisata Desa meskipun berdomisili di luar Desa. (4) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tokoh masyarakat, sesepuh adat, akademisi, praktisi pariwisata, atau pihak lain yang berjasa besar bagi kemajuan kepariwisataan Desa dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengu rus. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 17 (1) Setiap Anggota Biasa berhak: a. memperoleh perlakuan yang setara dan perlindungan organisasi dalam melaksanakan tugas kepariwisataan; b. menghadiri Musyawarah Anggota serta menyampaikan pendapat, usulan, dan saran secara lisan maupun tertulis; c. menggunakan hak suara, hak memilih, dan hak dipilih menjadi Pengurus; d. mengikuti pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi organisasi; e. memperoleh informasi secara transparan mengenai rencana program kerja dan laporan keuangan organisasi; dan f. menyampaikan pembelaan diri dalam forum rapat apabila dikenai sanksi disiplin organisasi. (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, namun tidak memiliki hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus Harian. Pasal 18 Setiap anggota Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” berkewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan keputusan musyawarah; b. menjaga nama baik, kehormatan, persatuan, dan keutuhan organisasi; c. menjadi teladan dalam menerapkan unsur-unsur Sapta Pesona di lingkungan tempat tinggal dan kawasan wisata; d. berpartisipasi aktif dalam kerja bakti, pelayanan informasi wisatawan, rapat organisasi, dan pelaksanaan program kerja; e. membayar iuran swadaya sukarela anggota sesuai kesepakatan Musyawarah Anggota; dan f. melaporkan kepada Pengurus apabila mengetahui adanya ancaman keselamatan pengunjung, perusakan lingkungan wisata, atau praktik pungutan liar. Bagian Ketiga Berakhirnya Keanggotaan Pasal 19 Keanggotaan Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” berakhir apabila anggota yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri; c. pindah domisili tetap keluar dari wilayah Desa, khusus bagi Anggota Biasa; atau d. diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus karena melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN MASA BAKTI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 20 Susunan organisasi Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” terdiri atas: a. Unsur Pembina, yang terdiri atas: 1. Pembina Langsung, yakni Kepala Desa; dan 2. Pembina Teknis, yakni kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata Kabupaten Situbondo dan Camat Cipta Desa; b. Unsur Penasihat, yang berasal dari unsur BPD, LAD, dan tokoh masyarakat Desa; c. Unsur Pengurus Harian, yang terdiri atas: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretaris, yang dapat dibantu oleh Wakil Sekretaris sesuai kebutuhan; dan 4. Bendahara, yang dapat dibantu oleh Wakil Bendahara sesuai kebutuhan; dan d. Unsur Pelaksana Teknis yang terbagi dalam Seksi-Seksi Operasional, meliputi: 1. Seksi Keamanan, Ketertiban, dan Keselamatan Wisata; 2. Seksi Kebersihan, Kelestarian Lingkungan, dan Keindahan; 3. Seksi Daya Tarik Wisata, Seni Budaya, dan Kenangan; 4. Seksi Hubungan Masyarakat, Publikasi Digital, dan Informasi; 5. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepemanduan; dan 6. Seksi Pengembangan Usaha Kreatif, Homestay, dan Kemitraan. Bagian Kedua Pemilihan, Pengukuhan, dan Masa Bakti Pasal 21 (1) Pengurus Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” dipilih secara demokratis dari Anggota Biasa aktif dalam Musyawarah Anggota. (2) Susunan kepengurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah, daftar hadir, dan naskah Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga untuk ditetapkan dan diku kuhkan melalui Keputusan Kepala Desa. (3) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pariwisata Kabupaten Situbondo untuk dicatat dalam register kelembagaan Pokdarwis daerah. Pasal 22 (1) Masa bakti kepengurusan Pokdarwis -…Nama Pokdarwis… adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Pengurus. (2) Pengurus yang telah berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama paling banyak untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya. Bagian Ketiga Pergantian Antarwaktu Pasal 23 (1) Apabila sebelum masa bakti berakhir terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau diberhentikan karena melanggar ketentuan organisasi, dilaksanakan Pergantian Antarwaktu (PAW). (2) Tata cara pelaksanaan Pergantian Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT ORGANISASI Pasal 24 Hierarki forum permusyawaratan dan rapat dalam organisasi Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” terdiri atas: a. Musyawarah Anggota, yang merupakan forum kekuasaan tertinggi organisasi dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali pada akhir masa bakti kepengurusan; b. Musyawarah Anggota Luar Biasa, yang memiliki kedudukan dan kewenangan setara dengan Musyawarah Anggota serta diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua atau keadaan mendesak atas usulan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 (dua per t iga) dari jumlah Anggota Biasa aktif; c. Rapat Kerja Tahunan, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menyusun rencana program kerja tahunan, rencana anggaran kegiatan, dan evaluasi capaian; d. Rapat Pleno Pengurus, yang dihadiri seluruh Pengurus Harian dan koordinator/anggota seksi untuk mengambil keputusan strategis organisasi, penetapan Peraturan Organisasi, PAW pengurus, serta penjatuhan sanksi disiplin; e. Rapat Koordinasi Bulanan, yang diselenggarakan setiap bulan untuk mengevaluasi kegiatan lapangan, kondisi destinasi, dan posisi keuangan; dan f. Rapat Seksi Operasional, yang diselenggarakan sesuai kebutuhan teknis masing-masing seksi. Pasal 25 (1) Pengambilan keputusan dalam setiap forum permusyawaratan dan rapat diutamakan melalui cara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai setelah diupayakan secara sungguh-sungguh, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak (voting). (3) Setiap keputusan sah wajib dituangkan dalam Berita Acara dan notulensi yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang atau Pimpinan Rapat dan Sekretaris. BAB X KEUANGAN, KEKAYAAN, DAN PEMBATASAN PUNGUTAN Bagian Kesatu Sumber Keuangan dan Kekayaan Pasal 26 Keuangan dan kekayaan organisasi Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” bersumber dari: a. iuran swadaya sukarela anggota yang disepakati dalam Musyawarah Anggota; b. dukungan fasilitasi, bantuan pembinaan, atau hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bantuan pembinaan atau hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); d. imbal jasa kerja sama teknis operasional yang sah dengan BUM Desa atau mitra pihak ketiga berdasarkan perjanjian tertulis; dan e. sumbangan, sponsor kegiatan, atau program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang sah dan tidak mengikat. Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan dan Inventaris Pasal 27 (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi dikelola secara tertib, jujur, transparan, dan akuntabel oleh Bendahara serta disimpan pada rekening bank resmi atas nama Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… “. (2) Penggunaan dana bantuan atau hibah yang bersumber dari APB Desa dan/atau anggaran pemerintah daerah wajib dipertanggungjawabkan secara terpisah sesuai standar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan desa/negara. (3) Seluruh barang perlengkapan dan inventaris milik organisasi maupun barang pinjam pakai dari Pemerintah Desa wajib dicatat dalam Buku Inventaris Pokdarwis dan digunakan semata-mata untuk kepentingan organisasi. Bagian Ketiga Pembatasan Pungutan dan Pemisahan Kewenangan Usaha Pasal 28 (1) Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” dilarang melakukan penarikan tiket masuk destinasi wisata, retribusi parkir, sewa lahan milik Desa, atau pungutan dalam bentuk apa pun kepada wisatawan tanpa dasar Peraturan Desa yang sah. (2) Pemungutan tiket masuk dan tarif parkir pada destinasi wisata rintisan milik Desa yang pengelolaannya belum diserahkan kepada BUM Desa tunduk sepenuhnya pada Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan seluruh penerimaannya wajib disetorkan secara bruto ke Re kening Kas Desa (RKD). (3) Dalam hal pengelolaan komersial aset wisata Desa telah diserahkan kepada BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa, seluruh transaksi tiket masuk, parkir, sewa wahana, dan penjualan komersial menjadi kewenangan BUM Desa, sedangkan Pokdarwis -…Nama Pokdarwis… berperan sebagai mitra strategis penggerak Sapta Pesona, penyedia jasa pemandu wisata lokal, penyelenggara atraksi seni budaya, serta pelaksana promosi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertulis. BAB XI HUBUNGAN KERJA DAN KEMITRAAN STRATEGIS Pasal 29 Dalam penyelenggaraan program kepariwisataan, Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan: a. Pemerintah Desa dan BPD dalam hal pembinaan kelembagaan, sinkronisasi perencanaan pembangunan wisata pada RPJM Desa dan RKP Desa, serta pengawasan kepatuhan regulasi Desa; b. BUM Desa dalam hal kemitraan teknis operasional pariwisata dan pemberdayaan ekonomi lokal; c. LKD dan LAD, meliputi Karang Taruna dalam pemberdayaan pemuda kreatif, Tim Penggerak PKK dalam pengembangan kuliner lokal dan kebersihan lingkungan, Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa dalam pengamanan destinasi dan kegiatan massal, serta LAD da lam pelestarian nilai budaya lokal; d. Pemerintah Daerah melalui Kecamatan Cipta Desa, Dinas Pariwisata, dan perangkat daerah terkait; dan e. Forum Komunikasi Pokdarwis (FKP), asosiasi pelaku industri pariwisata, perguruan tinggi, komunitas pelestari lingkungan, serta media massa. BAB XII PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 30 (1) Pengawasan terhadap kinerja pengurus, kepatuhan kode etik pelayanan, dan pengelolaan keuangan organisasi dilakukan secara melekat oleh Rapat Pleno Pengurus bersama Unsur Penasihat dan Pembina Langsung. (2) Pengurus atau anggota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau kode etik pelayanan wisatawan dikenai sanksi disiplin secara bertahap berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara, hingga pemberhentian tetap. Pasal 31 (1) Perselisihan internal antaranggota atau antarpengurus diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah kekeluargaan internal yang difasilitasi oleh Penasihat dan Pembina Langsung. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pelanggaran, tata cara penjatuhan sanksi, hak membela diri, dan mekanisme penyelesaian perselisihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 32 (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa yang secara khusus mengagendakan perubahan Anggaran Dasar. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Biasa aktif. (3) Keputusan perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara. Pasal 33 (1) Pembubaran Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” hanya dapat dilakukan apabila organisasi dinilai tidak lagi mampu melaksanakan fungsi dan tujuannya berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota Biasa aktif dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta yang hadir, setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Anggota Luar Biasa membentuk Tim Penyelesai yang bertugas membereskan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan organisasi dengan ketentuan: a. seluruh aset dan barang inventaris yang bersumber dari APB Desa atau hibah pemerintah wajib dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa disertai Berita Acara Serah Terima untuk dicatat dalam Buku Inventaris Aset Desa; dan b. sisa saldo kas swadaya anggota setelah dikurangi penyelesaian kewajiban diserahkan untuk kepentingan kegiatan sosial kemasyarakatan Desa sesuai keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 (1) Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, susunan pengurus dan daftar anggota Pokdarwis yang telah terbentuk sebelumnya tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentan gan dengan Anggaran Dasar ini. (2) Penyesuaian struktur seksi operasional, pembukuan administrasi, dan rekening bank organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 (1) Hal-hal yang bersifat teknis operasional dan belum diatur secara terperinci dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Pembentukan / Musyawarah Anggota Pokdarwis “…Nama Pokdarwis… ” Desa….. Kecamatan Cipta Desa Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Desa………………. Pada tanggal……………. 20…

sources references https://www.ciptadesa.com/ad-art-pokdarwis/

Berita

Post navigation

Previous Post: Suzuki hadirkan penerus dari SV650 dengan harga terjangkau

More Related Articles

Kalender Musim Desa (Form RPJM Desa) Berita
Biaya Angkut Jadi Lebih Murah, Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal, Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah Berita
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Berita
SK KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Berita
SK PKPKD dan PPKD Tahun 2026: Transformasi Tata Kelola Keuangan Desa Berita
SK KPM Stunting Desa 2026 Berita

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • AD ART Pokdarwis, Konstitusi Kelompok Sadar Wisata [DOCX]
  • Suzuki hadirkan penerus dari SV650 dengan harga terjangkau
  • Perhutani KPH Indramayu Bersama BBWS Citarum Inisiasi Pembangunan Saluran Drainase untuk Dukung Pengairan Sawah di Desa Bantarwaru
  • SOP Mediasi Restoratif Desa (Restorative Justice)
  • Ekonom: Keterbukaan China tawarkan peluang pembangunan bagi Asia-Pasifik

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • November 2026
  • October 2026
  • September 2026
  • August 2026
  • July 2026
  • June 2026
  • May 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • April 2024
  • March 2024
  • February 2024

Categories

  • Berita

Copyright © 2026 Media Tawangsari.

Powered by PressBook Green WordPress theme