Diduga Otak Pemerasan Sertifikat K3 Libatkan Wamenaker, Irvian Bobby Ditangkap KPK

JAKARTA – Operasi besar yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025) malam, berhasil mengungkap praktik pemerasan yang melibatkan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sosok Irvian Bobby Mahendro, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) periode 2022-2025, diduga kuat menjadi otak di balik kasus ini, bahkan menjadi titik awal terbongkarnya skandal yang kemudian menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

Penangkapan Irvian Bobby Mahendro terjadi saat ia kedapatan menerima uang dari sebuah perusahaan jasa yang terkait dengan pengurusan sertifikat K3. Momen tertangkap tangan ini menjadi bukti awal keterlibatan seriusnya dalam jaringan praktik ilegal tersebut. Sertifikat K3 sendiri merupakan dokumen krusial yang mengonfirmasi bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan K3 sesuai standar yang berlaku, baik nasional maupun internasional, dan diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi.

Dari pengembangan penangkapan Irvian Bobby Mahendro inilah, KPK mulai membongkar jaringan pemerasan yang lebih luas. Modus operandi yang digunakan terbilang kejam bagi para pekerja. Para buruh diwajibkan untuk memiliki sertifikasi K3, namun ironisnya, biaya yang dibebankan jauh melampaui tarif resminya. Hal ini menciptakan beban finansial yang memberatkan bagi mereka yang seharusnya dilindungi.

“Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275 ribu, fakta di lapangan, menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta, ” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Jumat (22/8/2025). Ia menambahkan bahwa praktik merugikan ini telah berlangsung selama periode 2019 hingga 2024.

Irvian Bobby Mahendro, seorang ahli K3 dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Mesin dan S2 Manajemen, sebelumnya menduduki posisi strategis di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3, sebelum akhirnya dipercaya memegang amanah sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan bahwa praktik pemerasan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kemenaker ini terindikasi berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, total aliran dana yang berhasil dikumpulkan dari praktik ilegal ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu Rp 81 miliar. Angka ini tentu saja menimbulkan keprihatinan mendalam atas skala kerugian yang dialami oleh para pekerja. (Wajah Koruptor)