Simulasi Pagu KDMP pada APB Desa 2026 – Cipta Desa

Transformasi Struktur Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah desa menghadapi perubahan signifikan dalam struktur alokasi Dana Desa. Perubahan ini ditandai dengan munculnya komponen Pagu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berdampak langsung pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Berdasarkan data simulasi terbaru, terdapat penyesuaian besar dalam distribusi dana yang menuntut ketelitian perangkat desa dalam melakukan perencanaan keuangan.

Secara definisi, Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun, pada tahun 2026, struktur ini terbagi secara spesifik untuk mengakomodasi program prioritas nasional, terutama melalui penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.

Analisis Penurunan Pagu dan Estimasi Anggaran

Berdasarkan data simulasi Opsi I, terlihat adanya tren penurunan pagu yang cukup signifikan di tingkat kabupaten. Penurunan ini mencapai angka Rp25.015.324.000,00 atau sebesar 17,26% jika dibandingkan dengan pagu tahun 2025. Margin penurunan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mempertahankan kualitas pelayanan dan pembangunan.

Sebagai contoh konkret, sebuah desa yang pada tahun 2025 menerima Dana Desa sebesar Rp1.254.508.000,00, diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi sekitar Rp1.037.924.484,91 pada tahun 2026. Dari total estimasi pagu tersebut, struktur pembagiannya menjadi sangat kontras antara kebutuhan operasional reguler dan alokasi khusus koperasi.

Memahami Struktur Pagu Reguler vs Pagu KDMP

Komponen Dana Desa tahun 2026 kini terbagi menjadi dua pilar utama dengan proporsi yang berbeda tajam berdasarkan materi kementerian terkait:

• Pagu Reguler (41,97%): Dialokasikan untuk mendanai fokus penggunaan Dana Desa di luar koperasi, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan layanan dasar kesehatan, dan lainnya.
• Pagu KDMP (58,03%): Dialokasikan khusus untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, termasuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapannya.

Pagu KDMP disalurkan setelah adanya permintaan penyaluran dari pihak Himbara yang telah melalui proses validasi oleh APIP atau BPKP. Alokasi ini harus segera dicatat dan disahkan sebagai pendapatan serta belanja atas aset desa di dalam APB Desa guna memastikan akuntabilitas pengelolaan aset koperasi milik warga.

Fokus Penggunaan Dana Desa Reguler 2026

Meskipun Pagu KDMP mengambil porsi yang besar, pemerintah desa tetap wajib mengalokasikan Pagu Reguler untuk mendukung delapan fokus prioritas sesuai Pasal 2 ayat (1) Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025:

• Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan besaran maksimal Rp300.000,00 per bulan bagi setiap keluarga penerima manfaat.
• Ketahanan Iklim: Peningkatan ketangguhan desa terhadap bencana melalui pengelolaan sampah dan adaptasi dampak perubahan iklim.
• Layanan Dasar Kesehatan: Fokus pada pencegahan dan penurunan stunting serta penguatan pos kesehatan desa.
• Ketahanan Pangan: Pengembangan lumbung pangan dan program swasembada energi desa.
• Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Pembangunan infrastruktur desa yang mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan sumber daya setempat.
• Digitalisasi Desa: Pembangunan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung efisiensi birokrasi desa.

Rincian Simulasi Belanja pada APB Desa 2026

Dalam sebuah draf simulasi APB Desa 2026, total belanja diproyeksikan mencapai Rp1.671.973.933,24. Distribusi belanja ini terbagi ke dalam lima bidang utama guna memastikan seluruh aspek pembangunan tersentuh:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan: Dialokasikan sebesar Rp650.000.000,00.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan: Menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp834.440.041,67, yang mencakup infrastruktur dan fasilitas publik.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Dialokasikan sebesar Rp36.000.000,00.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Dialokasikan sebesar Rp115.533.891,57 guna mendorong kemandirian warga.
5. Bidang Penanggulangan Bencana: Dialokasikan sebesar Rp36.000.000,00 untuk kebutuhan darurat dan mendesak.

Selain itu, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi perhatian dalam simulasi ini, dengan total belanja tunjangan mencapai Rp79.500.000,00 setahun. Rinciannya meliputi tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang, hingga Anggota yang dibayarkan setiap bulan selama satu tahun anggaran.

Sanksi dan Larangan dalam Penggunaan Anggaran

Pemerintah desa wajib menaati batasan operasional pemerintah desa yang ditetapkan paling banyak 3% dari pagu Dana Desa reguler (di luar pagu KDMP). Selain itu, terdapat sanksi tegas bagi desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan anggaran melalui media informasi publik. Sanksi tersebut berupa kehilangan wewenang untuk mengalokasikan dana operasional pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya.

Beberapa larangan keras dalam penggunaan Dana Desa meliputi pembayaran honorarium perangkat desa dari sumber Dana Desa, perjalanan dinas luar daerah, serta pembangunan kantor desa kecuali untuk rehabilitasi ringan dengan plafon maksimal Rp25.000.000,00.

Kesimpulan

Simulasi Pagu KDMP pada APB Desa 2026 menunjukkan perlunya adaptasi cepat dari pemerintah desa terhadap struktur anggaran yang baru. Dengan porsi KDMP yang melebihi 50%, desa dituntut untuk mampu mengelola koperasi secara profesional sekaligus tetap menjaga kualitas layanan publik melalui pemanfaatan pagu reguler yang terbatas. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa menjadi kunci utama agar perencanaan APB Desa 2026 tetap selaras dengan kebutuhan warga dan prioritas nasional.