Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Solidaritas Hakim Indonesia minta tunjangan jabatan naik 142 persen
Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan bahwa pihaknya meminta kenaikan tunjangan jabatan sebesar 142 persen dari tunjangan hakim pada tahun 2012.
“Tuntutan kami adalah tunjangan jabatan 142 persen dari tunjangan hakim pada tahun 2012,” ucap Fauzan dalam audiensi yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin.
Salah satu pertimbangan kenaikan itu ialah karena tunjangan jabatan hakim tidak pernah berubah selama 12 tahun terakhir. Hal ini karena Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA belum direvisi.
Baca selengkapnya di sini
2. Kejagung periksa Direktur Asset Pacific terkait kasus Duta Palma
Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa direktur PT Asset Pacific, anak perusahaan PT Duta Palma Group yang menjadi tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Duta Palma.
“Penyidik memeriksa PA selaku Direktur PT Asset Pacific terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Selain PA, penyidik juga memeriksa tiga orang lainnya, yaitu NN selaku Manajer HRD PT Menara Capital Indonusa, MS selaku sopir, dan NP selaku office boy Palma Tower.
Baca selengkapnya di sini
3. BNN ungkap kasus 29,9 Kilogram sabu dari tiga tersangka di Bengkalis
Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengungkap kasus narkotika dan obat-obatan terlarang di Bengkalis, Provinsi Riau dengan barang bukti sebanyak 29,9 kilogram sabu-sabu dari tiga tersangka.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Martinus Hukom dalam keterangan pers di Dermaga Pos TNI AL di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Senin mengatakan salah satu tersangka adalah seorang tokoh masyarakat. Dia inisial A menjabat Ketua Badan Pengawas Perkumpulan Petani Sawit Desa Jangkang Kecamatan Bantan Bengkalis.
“Sedangkan dua lainnya berperan sebagai kurir, yaitu K dan S, beserta barang bukti berupa 29.923,99 gram atau 29,92 kilogram narkotika jenis sabu,” katanya.
Baca selengkapnya di sini
4. PN Jakpus kurangi frekuensi sidang dukung aksi damai solidaritas hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengurangi frekuensi sidang dalam rangka mendukung aksi damai Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) untuk keadilan dan kesejahteraan hakim melalui aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024.
Hakim Ketua Eko Aryanto, yang memimpin salah satu persidangan kasus dugaan korupsi timah di PN Jakpus, mengatakan pengurangan frekuensi sidang menjadi satu kali seminggu dari yang sebelumnya dua kali seminggu dilakukan pada seluruh sidang korupsi timah dengan agenda pemeriksaan saksi.
“Kami sampaikan ke jaksa penuntut umum, penasihat terdakwa, dan terdakwa-terdakwa ya, ini sebenarnya seluruh hakim di Indonesia sedang melakukan aksi solidaritas sepanjang pekan ini. Jadi kami agendakan pekan depan lagi untuk pemeriksaan saksi lanjutan,” ujar Eko saat menutup sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus, Senin.
Baca selengkapnya di sini
5. KPK tangkap enam orang dalam OTT di Kalsel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Kami mengamankan sekitar enam orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ghufron mengatakan enam orang tersebut saat ini tengah diterbangkan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
sources references https://www.antaranews.com/berita/4382850/hukum-kemarin-aksi-damai-hakim-hingga-ott-kpk-di-kalsel
