Lembar Pengesahan RPJM Desa | Cipta Desa

Pengertian dan Fungsi Lembar Pengesahan RPJM Desa

Lembar Pengesahan RPJM Desa merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mengesahkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) telah disusun dan diselesaikan secara resmi serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dokumen ini menjadi bukti formal bahwa RPJM Desa telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang di desa dan kecamatan.

Pengesahan ini biasanya dilakukan di kantor desa secara resmi, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa, seperti kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga tokoh masyarakat serta lembaga pemerintahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Proses pengesahan ini berfungsi agar RPJM Desa dapat dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk jangka menengah, yaitu biasanya dalam kurun waktu 8 tahun seperti yang dimanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain sebagai dokumen formal yang wajib ada, lembar pengesahan juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan legitimasi, sehingga seluruh program pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sosial kepada masyarakat. Dokumen ini memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dan transparan, sesuai dengan aspirasi warga desa.

Struktur dan Isi Lembar Pengesahan RPJM Desa

Lembar pengesahan RPJM Desa memiliki format dan isi yang relatif standar, yang diatur oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari tata kelola administrasi desa. Di dalamnya umumnya memuat beberapa komponen penting, seperti identitas desa, waktu serta tempat pengesahan, serta deskripsi singkat mengenai proses penyusunan RPJM Desa.

Salah satu poin penting dalam lembar pengesahan adalah keterangan bahwa dokumen RPJM Desa disusun berdasarkan hasil musyawarah di tiap dusun yang kemudian dihimpun menjadi program desa dalam musyawarah desa secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa proses penyusunan RPJM Desa bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat desa, mulai dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, sampai lembaga kemasyarakatan.

Di bagian bawah dokumen, terdapat ruang untuk tanda tangan dan paraf pihak-pihak yang berwenang, seperti Ketua Tim Penyusun RPJM Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, serta Camat yang akan mengetahui dokumen tersebut. Tanda tangan tersebut menandai bahwa dokumen tersebut telah mendapat persetujuan serta pengesahan, dan siap digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan desa.

Proses Penyusunan dan Pengesahan RPJM Desa

Penyusunan RPJM Desa merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan partisipatif agar rancangan pembangunan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa secara optimal. Proses ini diawali dengan penggalian gagasan melalui musyawarah tingkat dusun. Setiap dusun mengajukan usulan dan aspirasi mereka yang kemudian dihimpun oleh tim penyusun di tingkat desa.

Setelah usulan dari seluruh dusun terkumpul, dilakukan musyawarah desa yang melibatkan struktur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan seperti LPM, tokoh masyarakat, dan komponen masyarakat yang lain untuk membahas dan menyepakati program pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam RPJM Desa.

Ketika rancangan RPJM Desa selesai disusun, maka dilakukan pengesahan melalui lembar pengesahan RPJM Desa sebagai bukti bahwa dokumen tersebut resmi dan dapat segera dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan desa untuk jangka waktu tertentu, biasanya delapan tahun.

Lembar Pengesahan RPJM Desa ini merupakan dokumen resmi yang dipakai oleh pemerintah Desa sebagai wujud pengesahan dan disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa RPJM Desa bukan hanya dokumen teknis, tapi juga dokumen legal yang harus memperoleh persetujuan formal agar memiliki kekuatan hukum sebagai rencana pembangunan desa.